Lombok Post
Metropolis

Dana Aspirasi Bisa Digugat Lho!

Peneliti Somasi NTB Dwi Arie Santo Dwi For Lombok Post

MATARAMA�– A�Dana atau program aspirasi DPRD Kota Mataram, masih memantik tanggapan banyak pihak. Setelah sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, giliran Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI), angkat bicara.

Peneliti Somasi NTB Dwi Arie Santo meminta masyarakat Kota Mataram, aktif mengawasi pembangunan di Kota Mataram. Mengingat Dana Aspirasi Dewan kota cukup fantastis yakni Rp 1,3 miliar untuk satu anggota.

a�?Mekanismenya yang memang jadi persoalan, apa yang jadi dasar hukum dana aspirasi ini?a�? cecar Dwi.

Tidak adanya dasar hukum ini, tentu memberi peluang besar dana aspirasi digugat. Jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan dana aspirasi melalui program yang digulirkan, selama ada bukti, semua pihak bisa melayangkan gugatan hukum.

a�?Semua bisa menggugat, selama ada bukti-bukti yang jelas,a�? tegasnya.

Tetapi persoalannya, selama ini pengawasan sulit dilakukan. Karena, item yang masuk dalam dana aspirasi tidak pernah dijelaskan di SKPD teknis yang dititipi program. Semua seolah-olah seperti program kegiatan yang telah dirancang pemerintah.

a�?Di DPA atau proyek kegiatan tidak dijelaskan, jika misalnya proyek ini milik anggota dewan A,a�? ujarnya.

Semua jadi tidak transparan dan sulit diawasi. Karena itu, Dwi justru melihat bola kebijakannya, ada pada ketegasan kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan anggaran.

a�?Kepala daerah harus tegas melarang intervensi pada SKPD,a�? tukasnya.

Keberanian kepala daerah melindungi bawahan diuji di sini. Sejauh mana dia bisa memberi keyakinan pada bawahann, bahwa mereka bisa bekerja tenang dan profesional. Terutama melindungi dari oknum anggota dewan yang berniat merecoki kerja eksekitif.

a�?Sangat disayangkan kalau ada dewan yang sampai bawa rekanan sendiri untuk mengeksekusi anggaran yang dititip di SKPD,a�? ujarnya.

Modus kerja oknum anggota dewan ini, kerap datang, justru setelah DPA usai disusun. Mereka meminta bahkan memaksa, para kepala SKPD, memecah beberapa proyek titipan agar nilainya tidak perlu ditender.

a�?Tetapi bisa melalui PL (Penunjukan Langsung),a�? tuturnya.

Tujuannya agar mereka bisa membawa rekanan sendiri. Dengan harapan ada keuntungan besar di dapat dari proyek-proyek yang dieksekusi. a�?Tetapi yang jadi persoalan kalau proyek tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi, tentu yang kena kepala SKPD,a�? ujarnya.

Karena itu untuk menangkal oknum anggota dewan yang suka merecoki kerja eksekutif, selain membutuhkan ketegasan kepala daerah, SKPD juga harus aktif memposting anggarannya melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

a�?Saya rasa di sini pentingnya keterbukaan informasi itu,a�? ujarnya.

Jika informasi sudah dibuka selebar-lebarnya, tentu masyarakat bisa mengawasi secara aktif. Ia yakin oknum anggota dewan, juga tidak berani sembarangan menekan Kepala SKPD untuk merubah proyek yang tadinya tender menjadi PL.

a�?Saya rasa ini juga yang membuat, banyak SKPD sering terlambat mengeksekusi anggaran, sehingga serapan anggaran tidak pernah sesuai target,a�? tandasnya.

Sebelumnya, Sekjen FITRA NTB Ervyn Kaffah juga berharap masyarakat ikut mengawasi keterbukaan anggaran pemerintah daerah.

Ia mengatakan, jika produk hukum pemerintah daerah memberi ruang masuk bagi dewan menyusupkan program atau dana aspirasi, tentu bisa digugat oleh masyarakat.

a�?Jika ada yang tidak setuju dengan regulasi yang dibuat pemerintah, bisa digugat melalui uji materi,a�? tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Jabatan Muslim Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Janji Manis Jadup Bernilai Rp 4,58 M

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post