Sumbawa

Dewan yang Mengusulkan, Dewan yang Menolak

SUMBAWA a�� Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa menilai DPRD Sumbawa terkesan main-main dengan penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Pasalnya raperda itu adalah raperda inisiatif DPRD Sumbawa, tapi justru DPRD sendiri yang menolaknya. Apalagi alasan penolakan itu tidak masuk akal.

a�?Sungguh aneh sekali. Kok bisa raperda inisiatif komisi ditolak juga oleh yang menginisiasinya. Jadi sangat gak logis dan gak masuk akal sekali, benar – benar diluar nalar kami masyarakat adat,a��a�� kata Ketua AMAN Sumbawa Jasardi Gunawan pada Lombok Post, kemarin (7/4).

Dalam sidang paripurna Kamis (6/4) seluruh fraksi DPRD Sumbawa menolak raperda inisiatif Komisi I DPRD Sumbawa itu. Yang paling lucu, Ketua Fraksi Demokrat Syamsul Fikri merupakan Ketua Komisi I sebagai pengusul raperda itu ikut-ikutan menolak.

Para juru bicara fraksi di DPRD Sumbawa menilai, raperda itu tidak layak dijadikan perda. Mereka beralasan di Sumbawa ini tidak ada masyarakat adat. Selain itu, mereka menuding masyarakat adat selama ini menggergah kawasan hutan. Fraksi NasDem dengan tegas mengatakan jika di Sumbawa tidak ada masyarakat adat. Mereka hanya mengakui Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) yang kini diketuai Sultan Sumbawa.

Mendengar alasan penolakan itu, Jasardi menilai DPRD Sumbawa terkesan mencari-cari alasan. Penolakan keberadaan komunitas masyarakat adat terang-terangan berlawanan dengan fakta di lapangan. Secara sosiologis dan yuridis, msayarakat adat sudah eksis di Sumbawa.

Selain itu, raperda itu tidak begitu saja lahir dengan sendirinya. Prosesnya sangat panjang. Sudah dimulai dengan proses uji publik, sudah dilakukan penelitian oleh para peneliti.

a�? Dengan penolakan ini benar – benar hak konstitusional masyarakat adat diabaikan oleh DPRD Sumbawa,a��a�� katanya.

Jasardi secara khusus menyorot Komisi I DPRD Sumbawa.A� Raperda ini adalah inisiasi Komisi I. Sejak awal Komisi I memperjuangkan raperda ini, termasuk meyakinkan anggota DPRD di komisi lainnya agar raperda inisiatif ini dibahas. Namun dalam perkembangannya, diakhir justru berbalik 180 derajat.

a�?Berawal dari mulus dan berakhir dengan pahit sekali,a��a�� kata Jasardi.

Jasardi juga menyindir fraksi yang menganggap bahwa LATS lah a�?penguasa tunggala�? adat di Sumbawa. Padahal LATS itu bentukan Pemda Sumbawa yang dituangkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015. Dalam perda itu disebutkan jika LATS itu adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas).

a�?Ormas itu berbeda dengan komunitas masyarakat adat,a��a�� kata Jasardi.

Selama ini masyarakat adat juga sering dibenturkan dengan LATS. Karena itu Jasardi meminta DPRD Sumbawa, khususnya fraksi yang menyatakan hanya LATS yang diakui, agar memfasilitasi diskusi antara masyarakat adat dengan LATS. Selain itu Jasardi meminta pihak netral diundang agar bisa menilai.

a�?LATS ini isinya para pejabat. Selama ini apa sih yang sudah diperbuat oleh LATS,a��a�� kata pria yang juga Dekan Fakultas Ilmu Seni IISBUD Sarea ini.

Setelah mendengar penolakan dari DPRD Sumbawa, kata Jasardi, seluruh komunitas masyarakat adat di Sumbawa dan Sumbawa Barat akan bergerak. Saat ini masyarakat adat langsung konsolidasi dan akan segera bergerak ke DPRD Sumbawa.

a�?Kami ingin dengar langsung dari DPRD Sumbawa apa alasan penolakan itu,a��a�� ujarnya.

Selain itu, penolakan oleh DPRD Sumbawa ini juga akan dilaporkan ke seluruh jaringan AMAN di Indonesia, termasuk juga akan bersurat ke presiden dan pihak terkait lainnya. AMAN Sumbawa memastikan, isu ini akan diangkat menjadi isu nasional.

a�?Termasuk juga soal LATS ini, harus dikaji ulang,a��a�� pungkasnya. (fat/r4)

Related posts

38 Pejabat KSB Dikocok Ulang

Redaksi Lombok post

KSB Undang Investor dan Aparat Hukum

Iklan Lombok Post

KSB-Sumbawa Rebutan Lokasi Smelter

Iklan Lombok Post