Lombok Post
Headline Metropolis

Gak Ada Tempat untuk Iklan Rokok

TIDAK RAMAH: Seorang anak tengah bermain di bawah iklan rokok yang terpasang di sebuah warung di Kota Mataram. Ivan/Lombok Post

Salah satu tantangan mewujudkan kota layak anak yakni harus bersih dari iklan rokok. Di Kota Mataram, iklan rokok ini ternyata masih bertebaran. Beranikah pemkot menghilangkan iklan rokok tersebut?

***

KOTA Bogor boleh jadi daerah yang paling berani mengambil langkah membersihkan daerahnya dari iklan rokok. Sejak 2010 Kota Bogor sudah bersih dari iklan rokok. Bahkan Pemkot Bogor sudah tidak lagi menerima izin pemasangan, perpanjangan, atau berkegiatan yang disponsori produk dengan bahan baku tembakau itu.

Tidak hanya Bogor, Padang Panjang juga melakukan hal yang sama. Lalu di Bali yang notabene adalah tetangga NTB. Empat kabupaten dan kota di Pulau Dewata itu; Kota Denpansar, Kabupaten Kelungkung, Jembrana, dan Gianyar menyatakan berhenti memasang iklan rokok. Daerah-daerah lain mulai mengambil ancang-ancang yang sama. Bagaimana dengan Kota Mataram?

a�?Kalau kita mau wujudkan generasi emas, memang harus itu (tanpa iklan rokok, Red),a�? kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram Dewi Mardiana Ariany.

Sebenarnya, Pemkot Mataram sejak tahun 2014 sudah gembar-gembor ingin menjadi Kota Layak Anak (KLA). Tetapi sudah dua tahun lebih, belum ada catatan baik atas upaya ini. Terutama membersihkan kawasan kota dari iklan rokok. a�?Status KLA kota saat ini masih inisiasi,a�? imbuhnya.

Karena itu, sejak ada perombakan organisasi daerah dan munculnya dinas baru bernama DP3A, Dewi terlihat sangat antusias mewujudkan target menjadikan KLA tidak hanya sebatas inisasi. Tetapi harus meningkat ke pencanangan prestasi. a�?Baru 17 persen dari 564 kota yang sudah dapat penghargaan KLA,a�? terangnya.

Dari 17 persen itu, Kota Mataram sudah dipastikan tidak termasuk. Tetapi Kota Mataram, masuk dalam 42 persen daerah yang masih dalam tahap inisiasi. Belum ada upaya untuk mengadopsi cluster pencanangan. a�?Kita mau kejar penghargaan itu, ada Pratama, Madya, Nindya, dan Utama,a�? ujarnya terlihat berambisi.

Momentum penilaian, menyisakan beberapa bulan lagi. Tepatnya pada peringatan Hari AnakA� Nasional (HAN) yang diperingati setiap bulan Juli. Tetapi sampai saat ini, sinyal bisa memperbaiki peringkat belum terlihat. Apakah selama upaya dari tahun 2015 sampai 2016 itu, ada hasil atau nihil.

Tetapi, pemerintah masih bisa mengupayakan. Sebelum tim penilai datang, tantangan terberat, yakni iklan rokok yang tersebar dari yang legal sampai ilegal menyebar di segala penjuru harus diberantas.

Jika pemerintah berani mengambil keputusan besar ini, hampir bisa dipastikan kota satu langkah mendekati penghargaan bergengsi ini.

A�Iklan Rokok Legal dan Ilegal Menjamur

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mataram H Kemal Islam mengaku, siap mendukung target KLA. Tetapi, ia mengaku masih kewalahan karena jumlah spanduk dan poster rokok ilegal sudah terlalu banyak di kota. a�?Kami akan tertibkan secara bertahap,a�? janjinya.

Namun saat ditanya tentang iklan rokok dalam bentuk baliho di usaha advertising, Kemal mengaku ingin berkoordinasi terlebih dahulu. Jangan sampai, iklan-iklan rokok yang sudah berkontribusi pada PAD Kota Mataram itu, dibabat habis. Padahal masih ada di antaranya yang masih berizin. a�?Kalau sudah lewat izinnya, pasti kami tindak tegas,a�? tegasnya saat itu.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa tidak memberi gambaran pasti apakah izin reklame khususnya untuk konten iklan rokok akan dibatasi atau tidak. Ia hanya menyebut jika pihaknya sudah berkomitmen dengan DPKP, memberantas iklan rokok ilegal. a�?Saya sudah koordinasi dengan pak Kemal kalau soal itu,a�? ujarnya.

Tetapi, saat ditanya bagaimana dengan izin reklame dengan konten iklan rokok, Cokorda melempar persoalan itu pada Badan Keuangan Daerah (BKD). Menurutnya BKD bisa menekan para pemilik produk rokok, supaya tidak menampilkan gambar-gambar rokok yang tidak ramah bagi pertumbuhan anak. a�?Nanti kan dievaluasi setiap tiga bulan sekali, kontennya bisa diganti-ganti misalnya dengan tulisan,a�? ujarnya.

Hanya sampai di sana, ia menyebut tugasnya sudah selesai. Sayangnya, Cokorda tidak menjelaskan secara detail, bagaimana dengan izin reklame yang menjadi milik langsung dari perusahaan rokok. a�?Kalau ada event-envent acara musik juga kita batasi, umbul-umbulnya cukup 10 buah saja, tidak boleh lebih dari itu, ini salah satu bentuk upaya kami meminimalisir iklan rokok,a�? tandasnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) HM Syakirin Hukmi Kota Mataram, memberi gambaran jika pajak dari iklan rokok benar-benar dihapus, ia memastikan tidak akan membuat fiskal daerah goyah. A�a�?Ndak goyah, ngapain goyah (fiskal daerah),a�? Syakirin.

Bahkan, mantan Kepala Dinas Pendapatan ini menilai kalaupun izin iklan rokok di Kota Mataram dihapus, masih bisa ditutupi dengan menaikan, pajak iklan lain. Ini masih bisa jadi alternatif. Kalaupun dihapus tanpa kebijakan yang menyertai, kemampuan belanja daerah diyakininya masih baik. a�?Jadi kalau dianggap iklan rokok menyumbang pendapatan besar bagi daerah, saya fikir ndaklah,a�? sambungnya.

Sekedar diketahui, target PAD Kota Mataram tahun ini sekitar Rp 300 miliar. Sementara target pendapatan dari pajak reklame yakni Rp 4 miliar atau sekitar 1,3 persen dari target PAD Kota Mataram. Ini belum lagi, dibagi dengan pajak reklame di luar iklan rokok.

Besarnya pajak iklan rokok bervariasi. Disesuaikan dengan hitungannya sendiri. Untuk pajak iklan rokok dengan baliho milik sendiri dibanding milik perusahaan advertising, berbeda.

Karena itu, mencabut iklan rokok soal nyali saja. Jika dikaitkan untuk mewujudkan KLA dan menyiapkan generasi emas, pemerintah daerah harus berani mengambil sikap. Tidak ambigu dan ragu mengambil keputusan. a�?Saya tidak dalam rangka mencounter apa pun, tetapi saya tegaskan pajak dari iklan rokok tidak sampai menganggu fiskal daerah,a�? tandasnya.

Kita akan coba kendalikan itu, mungkin untuk menghentikan itu, menghentikan iklan rokok itu saat ini belum bisa. Instrumenya belum ada. Secara spesifik yang mengatur tentang larangan iklan rokok.

A�Kepala Daerah Siap Hapus Iklan Rokok

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengaku siap menghapus iklan rokok secara total. Komitmen ini ia sampaikan ketika ditanya tentang pilihan yang harus diambil antara mewujudkan generasi emas atau PAD.

Dulu, diakuinya potensi PAD dari pajak iklan rokok, cukup besar. Tetapi seiring dengan masifnya larangan merokok, dampak negatif dan resistensi yang timbul dari lembaga pemerintah dan masyarakat membuat diyakininya menjadi penyebab promosi rokok tidak pernah berdampak siginifikan. a�?Kalau dulu memang tinggi, tapi sekarang malah cendrung flat bahkan menurun,a�? kata Mohan.

Karena itu, ia mengaku sepakat dengan pandangan Syakirin yang menyebut fiskal daerah tidak akan goyah jika iklan rokok ditiadakan di kota. Apalagi tujuannya untuk mewujudkan generasi emas.

a�?Kalau memang itu (tanpa iklan rokok) menjadi fariabel utama kita bisa wujudkan kota layak anak, kenapa tidak?a�? cetusnya.

Hanya saja, prosesnya harus dilakukan bertahap. Tidak bisa serta merta dilakukan penertiban dan pemangkasan baliho, mengingat belum ada regulasi yang jelas terkait larangan iklan rokok ini. a�?Tetapi yakinlah kita akan menuju itu,a�? terangnya.

Pemerintah sejauh ini dikatakan Mohan sudah berupaya mengurangi iklan rokok. Terutama di tempat-tempat yang dilarang secara jelas. a�?Seperti kawasan pendidikan, tempat ibadah sudah kita batasi,a�? ujarnya.

Tetapi khusus di kawasan bisnis, sepanjang belum ada regulasi yang jelas melarang pihaknya masih bisa mentolelir. a�?Sampai akhirnya, iklan rokok tidak boleh sama sekali,a�? tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost