Lombok Post
Headline Kriminal

Kejaksaan Tinggi NTB Hentikan Delapan Kasus Korupsi

RILIS KINERJA: Kajati NTB Tedjolekmono (kiri) saat memberikan keterangan pers terkait kinerja Kejati NTB sepanjang tahun 2016 lalu, di ruang rapat Kejati NTB, kemarin (31/1). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya menyerahkan data terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), kemarin (12/4). Informasi itu diberikan kepada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB. Ini merupakan hasil mediasi sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI).

Data SP3 itu diserahkan langsung Kasi Penkum Kejati NTB Dedi Irawan kepada Koordinator Badan Pekerja SOMASI NTB Lalu Ahyar Supriyadi. Penyerahan dilakukan di ruang Kasi Penkum sekitar pukul 10.00 Wita, kemarin.

Usai menerima data SP3, Ahyar mengatakan isi surat dari mediasi di KI NTB telah dilaksanakan Kejati NTB. Data terkait SP3 yang diterbitkan Kejati dari 2010 hingga 2016 juga telah diterima SOMASI NTB.

a�?Sudah diserahkan tadi sesuai kesepakatan,a�? kata dia.

Menurut Ahyar, diterimanya data tersebut membuat pihaknya bisa lebih mudah menyusun riset. Terkait wajah penegakan hukum di NTB.

Sejauh ini, lanjut dia, riset yang dilakukan SOMASI NTB masih sebatas pada proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi proses perkara. Namun untuk riset SP3 nyaris tidak pernah dilakukan.

a�?Desain riset sudah jadi, tinggal melengkapi beberapa hal,a�? ujarnya.

Lebih lanjut, Ahyar mengatakan, dari data yang ia peroleh Kejati NTB telah mengeluarkan SP3 untuk 8 perkara dugaan korupsi. Hanya saja, untuk detail perkara apa saja yang dihentikan, dia menolak untuk membeberkannya.

a�?Soal subtansinya lebih baik Kejati saya yang menjelaskan,a�? kata dia sembari memberitahukan bahwa pada Senin (17/4), KI NTB akan menggelar sidang putusan untuk perkara gugatan informasi publik yang dilayangkan SOMASI kepada Kejati NTB.

Terpisah, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan membenarkan jika pihaknya telah menyerahkan data SP3 ke SOMASI NTB. a�?Iya sudah diserahkan, sesuai dengan yang ada di mediasi itu,a�? ucapnya.

Mengenai jumlah SP3 yang diterbitkan sebanyak delapan perkara, dibenarkan Dedi. Namun saat disinggung apa saja perkara yang dihentikan, dia mengaku tidak mengetahuinya. a�?Saya tidak perhatikan betul isinya, karena tadi cuma menyerahkan saja,a�? ujar dia.(dit/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost