Lombok Post
Perspektif

Hari Kartini dan Wajah Pribumi

SEBAB besok adalah hari Kartini, dirayakan setiap tanggal 21 April, maka tulisan perspektif kali ini saya hendak berbagi cerita bukan tentang Kartini versi berabad lalu. Yang menurut hemat saya sementara ini cukuplah diwakilkan oleh akting Dian Sastrowardoyo sebagai pemeran Raden Ajeng Kartini kini sudah bisa Anda simak di bioskop dengan judul film yang sama; Kartini.

Tulisan ini pula bukan tentang Kartini yang menuntut emansipasi, yang sudah sekian banyak diwakili oleh perempuan-perempuan hebat dalam karier politik, bisnis, akademisi, dan banyak lagi profesi. Ini hanya tentang keinginan saya menulis sedikit hal yang saya jumpai dan rasakan ketika bertemu dengan sebagian kecil perempuan, dan mereka bukan Kartini sebagaimana yang kita kenal dalam buku pelajaran sejarah.

Lima belas orang perempuan, seluruhnya berstatus Ibu Rumah Tangga (IRT) berkumpul dalam satu kelompok. Mereka membicarakan bagaimana memulai usaha rumahan; keripik pisang.

Berawal dari melihat potensi ketersediaan pisang yang cukup banyak di desa mereka, mulailah mereka menghitung-hitung modal. Satu persatu mereka mendaftar segala yang diperlukan. Alat produksi seperti wajan dan segala perlengkapan serta operasional seperti bahan bakar dan minyak goreng. Saya serius menyimak.

Tiga bulan pasca obrolan itu, saya datang kembali mengunjungi. Kali ini tak hanya menyimak tapi juga mencicipi hasil olahan keripik pisang buatan mereka. Rasanya gurih dan renyah. Tak kalah dengan cita rasa keripik di supermarket pada umumnya.

Mereka menuturkan, pasca pertemuan awal kami dulu, ternyata mereka tak langsung memulai aktivitas mengolah keripik. Baru sebulan terakhir mereka mengerjakannya. Itupun dengan perjuangan yang nyaris membuat putus asa. Mengumpulkan modal awal bahan baku pisang, mengajak para anggota untuk mau bekerja bersama, sampai pada pemasaran yang pada akhirnya harus melibatkan para suami mereka. Sungguh, untuk ukuran tiga bulan awal hal itu bukanlah sesuatu yang remeh.

Saya menggarisbawahi dua hal penting sebagai pembelajaran dalam kelompok itu, selain banyak hal yang patut dijadikan pembelajaran dari kerja keras dan semangat mereka.

Pertama, adalah soal membangun semangat dan kepercayaan. Mereka para perempuan, IRT yang tadinya selain berkebun di kawasan pinggir hutan, selain pada musim tanam dan panen, mereka rutin mengunjungi kebun. Di waktu luang aktivitas mereka banyak dihabiskan untuk sekadar saling sisik dan begutu (mencarikan kutu). Tapi mereka kini ada aktivitas lain mengisi waktu luang dan senantiasa dapat lebih dekat dengan rumah dan anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa waktu luang dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian. Dan perekonomian berbasis usaha rumah tangga adalah pilihan terbaik antara memaksimalkan potensi lingkungan sekaligus mendekatkan mereka dengan anak-anak.

Kedua, adalah pada upaya mereka untuk membangun relasi, komunikasi kerja sama dengan mitra hidup; suami mereka. Para suami yang saban hari bekerja di kebun, pada musim dan waktu tertetu juga rehat bekerja. Beberapa di antara mereka membantu pemasaran produk hasil olahan. Pemasaran ke warung-warung seputar desa, menyasar pasar-pasar tradisional. Intinya perempuan dan laki-laki, sama-sama berkontribusi pada upaya menggerakkan perekonomian kecil keluarga, kelompok usaha berbasis rumah tangga.

Melihat fakta-fakta di atas, tentu merupakan kabar bagus atas upaya mandiri yang dibangun melalui kelompok-kelompok kecil yang kini berkembang pesat. Komitmen kerja sama kolektif, semangat dan kepercayaan untuk berkembang dan maju menjadi modal kultur dan struktur baik secara internal kelompok mereka. Dan tantangannya adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini tetap terjaga dan berkesinambungan.

Tantangan lainnya, secara ekternal adalah soal pengurusan izin industri pangan rumah tangga (IPRT) dari pemerintah. Perkara IPRT ini, mereka katakan menjadi salah satu hambatan untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas.A� Masalah ini terdengar di hampir banyak kelompok usaha industri rumah tangga. Kurangnya akses informasi untuk pengajuan izin, serta mekanisme verifikasi yang dianggap berbelit serta memakan waktu yang cukup lama hingga enam bulan harus menunggu daftar antre sejak pengajuan administratif (untuk tiap daerah kabupaten/ kota waktu berbeda-beda tergantung kebijakan) menjadi salah satu kendala yang acap kali dikeluhkan.

Apa mereka tak boleh mengeluh? Jangankan mengeluh, kadang saya pun tak pernah cukup waras untuk mengatakan mereka harus bersabar pada kondisi lambannya pelayanan. Bagaimana jika digedor saja ke instansinya? Pernah salah seorang di antara mereka mengusulkan demikian. Saya setuju. Sebab, tak banyak yang punya ide yang tumbuh dari kesadaran semacam itu.

Saya membayangkan mereka menghimpun kelompok lainnya, bersoidaritas, bersama-sama menuntut hak dasar, pelayanan publik yang efektif dan efisien. Satu contoh kasus adalah hak untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk menggerakkan pereekonomian di arus bawah. Suara-suara yang hadir dari aras rumah tangga, dari asap-asap dapur yang mengepul, sungguh itulah kesadaran yang menggerakan nurani untuk perubahan.

Jika pilihannya adalah turun ke jalan, maka cukup jelas menginterupsi, bahwa suara mereka adalah suara pribumi tentang lapar, bodoh dan kemiskinan yang sudah sekian lama berakar. Dan lawan yang nyata mereka itu bernama ketidakberpihakan penguasa. (r8)

Berita Lainnya

Ragam Seragam

Redaksi Lombok post

Job, Non Job and Jobs

Redaksi Lombok post

2017

Redaksi Lombok post

Musibah

Redaksi Lombok post

Mengulang Tahun

Redaksi Lombok post

Seratus Tahun Nyala Tungku

Redaksi Lombok post

Kopia�� Ah

Redaksi Lombok post

Mengerjakan Rencana

Redaksi Lombok post

Between

Redaksi Lombok post