Lombok Post
Giri Menang Headline

Lombok Barat Masih Enggan Berikan KTP Bagi Warga Pemalikan Sekotong

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid. ZAINUDDIN/LOMBOK POST

GIRI MENANG – Harapan warga perkampungan Pemalikan, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong agar mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun ini, nampaknya harus bersabar. Sebab, baik pemerintah desa maupun Pemkab Lombok Barat (Lobar) sangat berhati-hati untuk mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan kartu identitas tersebut.

Kepala Desa Batu Putih Fajrin mengaku belum berani mengeluarkan surat rekomendasi. Alasannya, status warga yang kini masih tinggal dilahan konservasi.

Pihaknya belum berani mengeluarkan rekomendasi yang digunakan sebagai pengantar pembuatan KTP ke kecamatan atau kabupaten, karena dianggap melanggar aturan. “Kalau kami terbitkan (surat rekomendasi), berarti desa melegalkan warga tinggal di kawasan yang dilarang aturan,a�? ungkapnya, kemarin (20/4).

Menurutnya, jika sampai terjadi, itu artinya desa dinilai membolehkan warganya membuka hutan terlarang. Tentunya pihaknya khawatir dampak hukum ditanggung oleh desa. a�?Jangan sampai karena masalah ini kita dipenjara,a�? jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya akan berupaya membantu warga dengan berkoordinasi dengan camat, dukcapil serta pemda terkait persoalan ini.

Sebagai informasi, A�jumlah kepala keluarga (KK) yang mendiami perkampungan tersebut, hingga saat ini masih simpang siur. Ada data yang menyebut 200 sampai 500 KK. Adapula data yang menyebut lebih dari jumlah itu.

Sehingga, untuk mendapatkan data yang lebih valid, pihaknya berencana turun langsung melakukan pendataan. “Kita memang berencan turun ke wilayah itu,” ungkap Fajrin.

Tidak hanya pemerintah desa, pemda dalam hal ini Bupati Lobar H Fauzan Khalid pun tidak mau gegabah memutuskan persoalan warga perkampungan Pemalikan. Selain karena persoalan lama, orang nomor satu di Lobar itu mengatakan persoalan Pemalikan bukan pada persoalan diakui atau tidaknya sebagai warga negara.

Persoalan warga perkampungan Pemalikan adalah persoalan cukup serius. Karena warga tinggal di kawasan konservasi milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Ini bukan tidak boleh buat KTP. Ayo tinggal di Sandik, dibuatin sih KTP. Jadi bukan persoalan tidak diakui kewarganegaraannya,a�? ujarnya kepada wartawan, Rabu (19/4) lalu.

Akibat tempat yang ditinggali merupakan lahan BKSDA, untuk mengambil keputusan, pemda harus ada izin dan koordinasi dari Kemenhut.

“Kami bukan tidak mau membantu (lahan Kemenhut). Kita tidak bisa berbuat banyak,a�? tegasnya lagi.

Kendati demikian, lanjut Fauzan, pemda bukannya lepas tangan. Melalui Dukcapil Lobar tetap berupaya mencarikan solusi. Dari informasi yang diterima, Kemenhut mengeluarkan surat keputusan terbaru terkait alih fungsi lahan.

“Kita sudah meminta Dukcapil untuk mengecek kebenaran kabar itu. Katanya bulan April ini ditanda tangan, mudah-mudahan nanti kita dapat jatah,a�? harapnya.

Persoalan warga perkampungan Pemalikan belum mendapatkan kartu identitas sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Warga setempat berkali-kali berusaha memperjuangkan haknya dengan mendatangi sejumlah stakeholder terkait untuk menanyakan kejelasan nasib. Terakhir melakukan hearing ke DPRD Lobar. (zen/r5)

Berita Lainnya

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost