Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa Kawal Proyek Ditjen Cipta Karya Senilai Rp 29 miliar

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan. DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM -A�Lima proyek fisik dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mendapat pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Nilai proyek sekitar Rp 29 miliar.

Kelima proyek tersebut berasal dari Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman. Untuk dananya diambil dari tahun anggaran 2017.

Adapun proyek yang mendapat kawalan jaksa antara lain, pembangunan drainase lingkungan Cakranegara Kota Mataram. Pembangunan fisik ini menyedot anggaran hingga sekitar Rp 3,3 miliar. Proyek kedua, pembuatan drainase lingkungan yang akan dilakukan di kawasan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Proyek yang telah dikerjakan sejak Maret ini, menghabiskan dana sebesar Rp 5,3 miliar.

Selanjutnya, pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kota Bima. Di proyek ini, anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 15,2 miliar. Keempat, proyek rehabilitasi instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di Kota Mataram dengan anggaran Rp 2,7 miliar.

Terakhir, pembangunan fisik terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam proyek ini, Satker mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 2,6 miliar.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, satker yang menangani proyek pembangunan itu telah bertemu tim Pengawalan, Pengamanan Pembangunan dan Daerah (TP4D) dari Kejati NTB.

a�?Sudah ada pembahasan, untuk pengawalan dan pendampingan proyek fisik dari Ditjen Cipta Karya,a�? kata Dedi, kemarin (19/4).

Menurut dia, pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah memang menjadi tugas dan fungsi TP4D. Terutama kegiatan yag bersifat strategis dan dipandang perlu untuk dilakukan pendampingan.

Fungsi TP4D, lanjut dia, berada pada posisi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam setiap proyek pemerintah. Artinya, tim ini berfungsi memberikan pengawalan setiap proyek pemerintah.

Namun, jika dalam pengawalan dan bimbingan dari TP4D tetap terjadi penyimpangan, jaksa tidak akan segan untuk melakukan penindakan.

a�?Tujuannya memang seperti itu, agar meminimalisasi penyimpangan dalam kegiatan pembangunan itu,a�? tandasnya. (dit/r2)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost