Lombok Post
Sumbawa

Laporan Desa Molor, Pendamping Desa Ngapain Aja ?

Bupati Sumbawa Barat Dr H Musyafirin. DOK/RADAR SUMBAWA

TALIWANGA�a�� Bupati Sumbawa Barat Dr H Musyafirin menyesalkan banyaknya kepala desa (Kades) yang tidak memahami tingkatan garis koordinasi. Meski desa saat ini mendapat otonomi khusus, bukan berarti kepala desa (kades) seenaknya mengambil kebijakan. Apalagi, kebijakan tersebut sama sekali tidak pernah dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

a�?a��Saya minta kades bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalami kembali aturan tentang desa, sehingga bisa mengetahui batasan kewenangan masing-masing,a��a�� sesal orang nomor satu bumi Pariri Lema Bariri ini, kemarin (20/4).

Kekesalan bupati terhadap kepala desa ini dipicu adanya laporan yang disampaikan pihak Sekretariat Negara (Sesneg) bahwa terdapat beberapa kades di KSB yang menyurati Presiden RI A�Joko Widodo meminta bantuan anggaran guna pelaksanaan kegiatan di desa.

a�?a��Ada beberapa kades di KSB pada tahun 2015 lalu menyurati langsung presiden untuk meminta anggaran untuk pembangunan di desa. Surat yang dilayangkan itu baru-baru ini dijawab langsung presiden,a��a�� katanya.

Bupati mengatakan, langkah menyurati presiden tidaklah salah. Namun jika tujuannya meminta anggaran atau yang berkaitan dengan pekerjaan kepala desa sebagai perangkat daerah, dalam membangun daerah tentu sangat keliru.

a�?a��Kades saya minta jangan melampaui kewenangan. Ingat garis koordinasinya jelas, ada camat ada SKPD juga ada forum yasinan. Jangan langsung ke presiden, kenapa tidak disampaikan ke pemerintah daerah langsung. Ini kan kesannya tidak baik,a��a�� katanya.

Mantan Sekda KSB ini menegaskan, mekanisme keuangan negara itu sangat kaku. Jangan karena iming-iming seseorang terus kades membuat surat dan melayangkan proposal. Dengan harapan pusat langsung mentransfer ke desa.

a�?a��Mekanisme penyaluran keuangan negara itu jelas. Kalau ada yang mengatakan langsung dikirim ke rekening desa, itu bohong. Ini saya ingatkan,a��a�� tegasnya.

Karenanya, lagi-lagi bupati meminta kepala desa untuk memahami aturan, terutama tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kades juga diminta memahami undang-undang tentang desa, peraturan daerah (Perda) tentang OPD dan rincian tupoksi yang tertuang dalam peraturan bupati (Perbup).

a�?a��Ini juga saya ingatkan, desa-desa di KSB belum juga menerima transfer dana desa (DD) dari pemerintah pusat. Kendalanya karena laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya belum diselesaikan. Ini saya ingatkan juga SKPD terkait,a��a�� tegasnya dengan nada kesal.

Selain itu, bupati juga menyindir keberadaan pendamping desa yang ditempatkan di KSB.A� Sindiran orang nomor satu bumi penghasil tembaga dan emas disebabkan karena sampai saat ini, masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan laporan terkait penggunaan dana desa (DD) tahun 2016 lalu yang seharusnya menjadi menjadi bagian dari tugas tenaga pendamping desa.

a�?a��Saya sudah minta Sekda, sebaiknya menampatkan aparatur langsung ke desa sebagai tenaga pendamping desa. Biar pendamping itu dari aparatur kita saja, nantinya akan bertugas membantu desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban,a��a�� katanya.

Bupati mengatakan, penempatan pendamping desa dari aparatur Pemda KSB sendiri, jauh lebih efektif. Hal ini dilakukan agar ke depan, persoalan keterlambatan penyampaian laporan yang terjadi saat ini tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya.

a�?a��Ini supaya tidak ada desa yang membuat perencanaan tumpang tindih, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya molor. Seperti saat ini,a��a�� tegasnya.

Bupati mengakui, akibat keterlambatan penyampaian laporan berimbas terhadap terhadap dana transfer pusat yang seharusnya sudah diterima desa.

a�?a��Kemoloran ini dipastikan berimbas terhadap dana transfer tahun berikutnya. Kondisi ini tentu saja menghambat dan memperlambat pembangunan dalam upaya mensejahterakan rakyat,a��a�� katanya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Sumbawa Barat juga menyesalkan molornya penyaluran dana desa di KSB. Abidin Nasar, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa mengatakan, seharusnya persoalan ini tidak perlu terjadi, jika semua pihak mampu bekerjasama dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Politisi PKS ini meminta, agar persoalan pergantian perangkat desa tidak dijadikan kambing hitam dalam persoalan ini.

a�?a��Pergantian perangkat desa itu sebenarnya bukan alasan mutlak. Pasalnya, di sini ada banyak pihak yang bisa ikut membantu menyelesaikan persoalan itu. Kan ada pendamping desa yang direkrut Kementerian Desa yang ditempatkan di KSB. Pemda KSB juga punya instansi tehnis yang menanggani masalah desa. Nah seharusnya mereka bisa membaca situasi yang ada,a��a�� katanya.

Apalagi, terbukti keterlambatan itu bukan saja dialami desa yang baru melakukan pergantian perangkat. Desa yang tidak pernah melakukan pergantian perangkat pun, juga mengalami keterlambatan.

a�?a��Kalau masalahnya karena pergantian perangkat, kenapa desa yang lama dan perangkatnya masih lengkap (perangkat lama,red) juga ikut terlambat. Ini kan patut jadi pertanyaan,a��a�� katanya.(far/r4)

 

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya