Lombok Post
Metropolis

Kisruh Toko di Cakranegara, Pedangang Tolak Negosiasi

DIKUASAI PRIBADI: Inilah deretan ruko di Jalan AA Gde Ngurah yang sebagian suddah berstatus SHM. Padhal, Pemkot Mataram mengklaim lahan dan bangunan ini merupakan milik Negara. Wahyu/Lombok Post

MATARAMA�– Sejumlah pedagang di Jalan AA Gde Ngurah dan di Jalan Selaparang, Cakranegara enggan menanggapi bola panas yang digelindingkan Pemkot Mataram. Memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), para pedagang tersebut menolak bernegosiasi dengan pemerintah yang hendak menarik kembali bangunan yang diklaim sebagai aset Negara.

“Wong kita sudah punya sertifikat kok,a�? kata salah seorang pedagang yang sudah puluhan tahun berusaha di sana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah H Syakirin Hukmi mengatakan, saat rapat terdahulu memang tak semua pedagang hadir. Entah karena sudah mengantongi SHM dan enggan bernegosiasi atau memang kesibukan lain. Yang pastiA� Pemkot Mataram tetap akan berjalan dengan rencana awal.

“Mereka ada alasan sendiri untuk tak hadir,a�? ujarnya.

Rencana awal tersebut adalah mengembalikan seperti sedia kala semua aset yang merupakan milik Negara. Dia membenarkan di jalan AA Gde Ngurah ada sejumlah bangunan yang sudah berubah status menjadi SHM. Bahkan di Jalan Selaparang yang menghadap utara, jumlah SHM lebih banyak lagi dan mendominasi ketimbang yang berstatus sewa ataupun Hak Guna Bangunan (HGB).

“Itu sedang kita dalami,a�? ujarnya.

Dia berharap masyarakat yang mendiami lokasi tersebut untuk berusaha mau menunjukkan iktikad baik untuk bekerja sama. Pemkot Mataram kini memang tengah mencari dan membongkar data lama. Dari sana diharapkan sengkarut persoalan aset ini bisa terurai.

Namun terkait perkembangannya, hingga kini masih tampak sumir. Belum ada kejelasan sama sekali.

Dijelaskan Syakirin, dulunya aset-aset tersebut dikerjasamakan dalam bentuk HGB. Namun setelah sekian puluh tahun, masa penggunaan habis. Pemerintah memutuskan tak memperpanjang lagi HGB, sehingga beberapa statusnya berubah menjadi sewa.

“Untuk sekian waktu tertentu, kalau habis perpanjang lagi, seperti perpanjangan SIM,a�? katanya memberi perumpamaan.

Yang pasti, ia meyakini seluruh bangunan di sana adalah sah milik Negara. Pemkot Mataram lanjutnya tak pernah merasa menjual aset tersebut. Tetapi ia belum bisa memastikan apakah ada oknum yang sempat bermain dan menjual saat terdahulu, sehingga bisa muncul SHM di sejumlah pedagang.

Dia juga belum menjelaskan apa lanjutan langkah yang ditempuh jika nantinya SHM yang dimiliki tersebut terbukti asli. Sehingga aset tak mungkin lagi diambil pemerintah. Yang pasti hingga kini pedagang bersikeras dengan pendiriannya. Pemkot Mataram juga demikian tetap yakin dengan pendiriannya.

“Itulah perlunya duduk bersama membahas hal ini,a�? tukasnya. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost