Lombok Post
Giri Menang

Tak Diakui Lobar, Nasib Warga Pemalikan Sekotong Belum Jelas

KREASI LOKAL: Wagub NTB HM Amin mencoba salah satu produk TTG milik Lobar di halaman Kantor Bupati Lobar, kemarin (25/4).(ZAINUDDIN/LOMBOK POST)

GIRI MENANG-Persoalan warga perkampungan Pemalikan, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong mendapat atensi dari sejumlah pihak. Tak terkecuali dari Wakil Gubernur (Wabup) NTB H M Amin.

Orang nomor dua di NTB itu berharap soal warga Pemalikan, Pemkab Lombok Barat (Lobar) lebih pro aktif lagi mencari jalan keluar.A� Sebab, menurut Amin, persoalan yang menyangkut masyarakat tidak bisa diabaikan.

“Persoalan masyarakat tidak bisa juga kita abaikan, artinya cobalah bupati atau Pemkab Lobar mengajak warga (Pemalikan) untuk berdialog,a�? sarannya selepas membuka pameran Teknologi Tepat Guna (TPG) tingkat provinsi 2017 di halaman Kantor Bupati Lobar, kemarin (25/4).

Warga perkampungan Pemalikan yang mendiami lahan konservasi hingga kini belum ada titik terang terkait permintaan mereka soal mendapatkan indentitas. Meski DPRD Lobar telah memediasi warga beberapa hari lalu, namun persoalan ini belum juga menemukan solusi.

Amin menyatakan, Pemkab Lobar juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi terkait lahan konservasi yang tidak boleh didiami tanpa izin. Sehingga, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, wabup menyarankan diselesaikan dengan pendekatan.

“Ini perlu adanya pendekatan. Saya kira, kita pemerintah identitasnya bermuara juga kepada kepentingan pemerintah. Itukan rakyat kita juga,a�? katanya.

Ditanya apakah Pemprov NTB bisa mengintervensi dalam kepengurusan pembuatan KTP bagi warga Pemalikan. Amin mengaku secara administrasi warga tersebut masuk dalam wilayah Lobar. Sehingga persoalannya diselesaikan di tingkat kabupaten.

“Itu persoalan teknis di Lobar dulu, sebelum ke provinsi. Coba dulu dimusyawarahkan dulu. Apakah mereka direlokasi atau gimana,a�? katanya.

Ditanya apakah permasalahan warga Pemalikan tidak bisa diberikan penanganan seperti warga Mandalika yang tinggal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort agar diberikan uang kerohanian untuk pindah. Kata Wabup persoalan ini lain konteks dengan warga Mandalika.

Kawasan Mandalika sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk pariwisata Nasional. Tentunya akan ada diskresi yang diberlakukan. Karena telah ditetapkan menjadi KEK.

“Itu sudah dikaji pemanfaatannya. Bisa membawa nilai tambah bagi masyarakat NTB umumnya dan Mandalika sekitar khusunya. Jadi agak beda (dengan Pemalikan),a�? tutupnya. (zen/r5)

 

Berita Lainnya

Kemenag Belum Terima Edaran Terkait Kartu Nikah

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Tiga Desa dan Dua Sekolah Diaudit Khusus

Redaksi LombokPost

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost