Lombok Post
Giri Menang Headline

Hore..!!! 800 Rumah Kumuh di Lombok Barat Bakal Direnovasi

TIDAK LAYAK HUNI: Keluarga Papuq Sapri beristirahat di gubuk reot berukuran 4x5 meter yang tidak layak huni di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, beberapa hari lalu. ZAINUDDIN/LOMBOK POST

GIRI MENANGA�– Jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diperkirakan mencapai puluhan ribu unit. Karena kemampuan terbatas, setiap tahun pemerintah belum maksimal memberikan penanganan.

Tahun ini saja Dinas Perumahan dan Permukiman menargetkan melakukan perbaikan sebanyak 800 unit rumah kumuh. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi, kemudian disesesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar HL Winengan mengakui hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan angka pasti jumlah RTLH. Namun pihaknya tetap mengupayakan perbaikan berjalan setiap tahun. Hal itu untuk terus menekan pengentasan rumah kumuh. “Kita belum melakukan sensus (rumah kumuh),a�? aku Winengan, kemarin (27/4).

Untuk renovasi 800 unit tersebut, Dinas perumahan dan permukiman menganggarkan Rp 13 miliar. Rinciannya, Rp 5 miliar biaya membangun bangunan baru dan Rp 8 miliar biaya rehab bangunan.

Masing-masing rumah bangunan baru dijatah Rp 30 juta, sedangkan rumah renovasi biasa dianggarkan Rp 15 juta per unit.

“Ini sekadar dana pancingan, tidak ada biaya tukang,a�? tegas mantan Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar ini.

Hingga saat ini, Winengan mengakui perbaikan belum berjalan karena masih sinkronisasi data. Ada sedikit kekeliruan antara data pemkab provinsi dan pusat. Sehingga menyebabkan anggaran belum cair.

Diupayakan dana tersebut bisa diperoleh sasaran penerima dalam waktu dekat. “Anggaran untuk perbaikan rumah kumuh ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” ungkapnya.

Jumlah penerima bantuan rumah kumuh di masing-masing desa bervariasi. Berdasarkan data hasil verifikasi dari pemkab Lobar, pemerintah provinsi dan pusat. Data yang diajukan masing-masing desa di verifikasi oleh kabupaten. Mengacu pada jumlah penduduk di desa atau kecamatan tersebut, dinilai sudah layak untuk mendapatkan bantuan.

Terkait program rumah kumuh yang rawan permainan, Winengan menegaskan bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima tidak berbentuk uang tapi bahan bangunan. Pihaknya juga nantinya akan mengawasi dan mengontrol realisasi di tingkat paling bawah. Masyarakat diminta melapor jika ada pungutan apapun dari fasilitator.

Sementara itu di Sekotong, tepatnya di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah Keluarga Amaq Sapri dan Papuq Sahidin terpaksa tinggal digubuk reot hingga usia senja. Mereka tak kunjung mendapat program bantuan rumah kumuh, karena kurang mendapat perhatian.

Kepala Desa Sekotong Tengah L Sarafudin mengakui banyak warganya tinggal di rumah kumuh. Pihaknya telah mengusulkan sejak tahun 2015, namun hanya mendapatkan jatah 40 unit. Ia berharap meski tak diberikan jatah banyak, tapi dilakukan bertahap setiap tahun. “Tahun ini desa kami tidak dapat program rumah kumuh ini,a�? imbuhnya. (zen/r5)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost