Lombok Post
Metropolis

Mataram Belum Terbebas dari Miras dan Prostitusi

RAZIA: Suasana razia miras beberapa waktu lalu. Razia ini adalah sati-satunya razia sepanjang 2017 yang dilakukan Pemkot di tengah maraknya peredaran miras. Ivan/Lombok Post

MATARAMA�– Menyandang label kota yang religius, tak serta merta menandakan Mataram terbebas dari beragam penyakit masyarakat. Masalah-masalah tersebut tak ditampik oleh Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana. “Miras tradisional jenis tuak ini memang masih ada,a�? katanya.

Padahal, akhir 2016 lalu Pemkot telah memberikan kompensasi pada para pedagang. Pengetatan pengawasan juga sudah diperintahkan pada para lurah dan camat yang memang dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut Mohan, yang patut dicermati saat ini adalah, apakah mereka yang dulunya sudah menerima kompensasi benar-benar mengalihkan jenis usahanya. Jangan-jangan para pedagang tersebut tetap saja menjual miras yang jelas-jelas dilarang aturan.

“Tolong diperketat pengawasannya,a�? perintah Mohan kepada bawahannya.

Keterbatasan anggaran, lanjutnya, juga tak memungkinkan pihaknya kembali mengucurkan dana kompensasi untuk para pedagang. Bahkan bagi mereka yang mengklaim belum dapat sekalipun, tetap harus taat aturan.

Jika terus terjadi pelanggaran seperti saat ini, ia mengancam akan bertindak tegas. Tak lagi mentolerir pelanggaran yang ada dan mendorong penindakan hukum sesuai aturan yang ada. a�?Kita tegas saja kalau begini terus,a�? ancamnya.

Namun, masalah Mataram tidak hanya soal miras tradisional. Namun, peredaran miras berlabel juga masih terjadi.

Penelusuran Lombok Post membuktikan, di salah satu toko di kawasan jalan Pejanggik, Pajang, Mataram, miras bermerk dengan mudahnya bisa didapatkan. Meski toko tersebut tidak memajang miras berlabel, namun bisa dipastikan stoknya ada.

Konsumen tinggal menyebut merk apa yang dimau. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, miras sesuai pesanan akan datang. “Tunggu sebentar diambilin ya,” kata pemilik toko itu.

Parahnya, toko yang diketahui sudah lama menjual miras bermerk ini nyaris tak pernah dirazia. Ini seakan membuktikan kalau komitmen Pemkot Mataram memberantas peredaran miras masih setengah-setengah.

Bahkan tak hanya di toko, di beberapa tempat karaoke di Mataram juga menjual miras bermerk. Entah apa alasan Pemkot Mataram tak pernah berani melakukan penindakan. Sejauh ini, yang ditindak hanya pedagang miras tradisional.

Selain miras, masalah penyakit masyarakat yang tak kalah bahaya lainnya juga tak dibantah masih ada di Mataram. Prostitusi.

Hingga kini secara sembunyi-sembunyi harus diakui ada dan bahkan berkembang di kota ini. Yang paling nyata tentu saja di area Pasar Burung, Cakranegara. “Saya memang dengar kabar itu, ada saat malam,a�? kata Mohan seakan membenarkan.

Dahulu, Pemkot Mataram sempat menyiagakan Satpol PP yang berjaga di sana. Sayangnya hal itu tak lagi dilakukan saat ini. Dia juga menganggap menaruh petugas bukanlah langkah yang efektif, dan hanya solusi jangka pendek semata.

“Mereka tetap bisa main kucing-kucingan,a�? ungkapnya.

Khusus di kawasan Pasar Burung, Mohan berencana melakukan perombakan total. Dengan merubah bentuk pasar yang kini sangat tertutup, diyakini akan bisa menekan prostitusi tersebut lebih efektif.

“Kita buat area itu jadi terbuka, terang, dan terus ramai bahkan saat malam,a�? katanya memikirkan solusi.

Dia juga meminta peran serta masyarakat untuk ikut menjaga wilayah, mengawasi, dan bahkan melaporkan hal-hal yang melanggar jika memang ditemukan. “Bantu kami, jangan ragu melapor,a�? pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Mataram Ismul Diasya Hidayat mempertanyakan konsistensi Pemkot Mataram. Kadung menyandang status kota religius, selama miras masih ada, ia mengatakan moto itu akan terus tercoreng.

“Artinya pemerintah belum konsisten dengan moto kotanya,a�? kritiknya.

Padahal perda yang ada jelas mengatakan miras terlarang. Pengecualian hanya diberikan untuk kebutuhan kegiatan adat kelompok tertentu saja. Itu pun seharusnya dengan pengawasan yang sangat ketat.

Dia menambahkan, kegiatan adat yang dibolehkan juga tak memberi ruang sama sekali bagi perdagangan miras. “(Walaupun adat, Red) tidak boleh diperjualbelikan,a�? imbuhnya.

Dia makin kecewa lantaran pemerintah sebenarnya sudah memberikan kompensasi untuk mengubah jenis usaha. Namun ketika masih ditemukan penyimpangan, pemerintah masih belum juga bertindak.

“Jangan perda miras jadi macan kertas saja,a�? katanya.

“Masyarakat yang masih jual miras berarti tidak mendukung program pemerintah,a�? tutupnya. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost