Lombok Post
Selong

Warga Lotim Diminta Tak Sembarangan Laporkan Kades!

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) H Syamsudin

SELONGA�– Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Lombok Timur (Lotim) kerap diduga menyelewengkan dana desa. Akibatnya mereka dilaporkan warganya ke Kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya. Yang terbaru Kepala Desa Lepak Timur dilaporkan belum lama ini ke Kejaksaan Negeri Selong. Dengan banyaknya kasus pelaporaan kades ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) H Syamsudin meminta warga agar tidak asal lapor.

“Bukannya bermaksud membela kepala desa, tapi transparan bukan berarti telanjang bulat. Tidak semuanya harus dibeberkan Kades kepada masyarakat,” kata H Syamsudin kepada Lombok Post ditemui di ruangannya kemarin (28/4).

Keterlibatan masyarakat untuk mengawal pembangunan desa memang dinilai sangat bagus. Namun, terkait banyaknya laporan yang terhadap kepala desa saat ini menurut Syamsudin kerap ditunggangi kepentingan politis.

“Setelah ada laporan dan dari hasil penelusuran kami itu banyak yang ditunggangi sentimen pribadi atau kepentingan politik jelang Pilkades,” bebernya.

Sehingga, ia harapkan jangan sampai jadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri. Karena ketika masyarakat melaporkan Kades tanpa bukti dan fakta yang valid, masyarakat A�bisa dituntut balik atas kasus pencemaraan nama baik.

A�”Tapi untungnya selama ini kami minta Kades untuk tidak seperti itu, kami meminta kepada kades untuk lebih pada pembinaan terhadap warganya,” ucapnya.

Khususnya terkait laporan yang biasa dialamatkan ke Kejaksaaan atau aparat penegak hukum. H Syamsudin menjelaskan bahwa ada mekanisme yang sebenarnya harus dilalui. Jika masyarakat merasa ada dugaan terhadap penyelewengan dana desa. Prosedur yang seharusnya dilakukan yakni warga melapor ke BPD, dimana BPD yang kemudian memanggil kades meminta penjelasan.

“Kalau memang tidak bisa selesai di BPD baru bisa dilaporkan ke kami. Maka kami di Dinas PMD akan meminta inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh,” jelasnya.

“Ini jangan asal lapor. Karena kalau sudah lapor ke Kejaksaan atau kepolisian, itu kan mau tidak mau nanti akan diproses. Kami tidak bisa mengintervensi kalau sudah begitu, kecuali kami diminta jadi saksi ahli,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi hal seperti ini, Dinas PMD kini diungkapkan Syamsudin telah meminta kades memaparkan RKPDes lengkap dengan anggarannya. Kades diminta memasang baliho atau spanduk tekait pemaparan program desa lengkap dengan rincian anggarannya. Ini sebagai salah satu upaya transparansi mencegah munculnya dugaan penyelewengan dana desa oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga memiliki kepercayaan kepaada Kades. (ton/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

Ditilang, Siswa Madrasah Nangis Minta Pulang

Redaksi LombokPost