Lombok Post
Metropolis

KPK Terima Ratusan Pengaduan Tindak Korupsi dari NTB

Sejumlah pegiat dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, Minggu (16/4). Dalam aksinya mereka mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK serta meminta pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada pegawai dan penyidik KPK. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

MATARAM-Sepanjang tahun 2014 hingga 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 275 laporan pengaduan masyarakat di 10 kabupaten/kota se-NTB. Diantaranya, 11 laporan terkait gratifikasi, 2 laporan terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, 124 laporan non-TPK, 14 laporan pemerasan, 2 laporan penggelapan dalam jabatan, penyuapan, perbuatan curang, 100 laporan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.

 

Hal itu diungkap Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Asep Rahmat Suwandi dalam rapat koordinasi dan supervisi (Korsup) pemberantasan korupsi terintegritas Provinsi NTB di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, kemarin (27/4). Acara ini dihadiri para Sekda dan pejabat dari 10 kebupten/kota se-NTB.

 

Terkait pengaduan itu, Asep menjelaskan, banyak tidaknya data pengaduan tidak otomatis menunjukkan bahwa di daerah itu banyak korupsi. Karena tidak ada hubungan yang spesifik antara pengaduan banyak dan korupsi yang banyak. Di mana setiap aduan harus dianalisis satu per satu apa saja yang menjadi permasalannya. Tapi yang pasti, hal itu menujukkan bahwa semakin banyak aduan maka partisipasi masyarakat melaporkan dugaan penyelewenangan kepada KPK tinggi.

Khusus di NTB, aduan yang masuk ke NTB bermacam-macam. Ada yang menyangkut korupsi seperti dugaan penyuapan, dugaan korupsi. Tapi ada juga yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada bidang yang bukan urusan KPK juga masuk.

Sementara terkait seringnya KPK turun ke NTB juga tidak menunjukkan bahwa di Bumi Gora banyak terjadi korupsi. Sebab KPK melakukan kegiatan serupa di 21 provinsi dan 343 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Bila memungkinkan, upaya pencegahan akan dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia. a�?Jadi tidak ada makna yang spesifik terkait ada tidaknya tindak pidana korupsi di daerah,a�? ujarnya.

 

Mantan aktivis ICW ini menjelaskan, kegiatan korsup lebih ditujukan untuk membangun sistem tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Termasuk di dalamnya bagaimana menyusun pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, dan usulan program dalam Musrenbang. Semuanya menjadi bagian dari sistem itu. a�?Dengan sistem yang lebih transparan semua akan teratasi,a�? katanya.

 

Untuk saat ini, KPK ibarat dokter mendiagnosa terlebih dahulu apa saja permasalahan yang terjadi, baru nanti ada formulasi resep perbaikannya. Tapi yang pasti KPK ingin agar ada sistem yang terintergasi antara perencanaan dan penganggarannya. Sehingga legislatif dan eksekutif menggunakan sistem yang sama. a�?Jika ada pokir yang tidak sesuai, di sistem itu akan ditolak. Bukan ditolak orang per orang tetapi oleh sistem,a�? katanya.

 

Menurutnya, pokir atau aspirasi dewan merupakan sesuatu yang wajar, hanya saja proses-proses pengusulan dan nanti apakah bisa diakomodasi, harus dilihat RPJMD dan rencana strategis daerah. Jika pokir itu tidak sesuai, maka tidak boleh dipaksakan. a�?Persoalannya di situ, bukan boleh atau tidaknya, tetapi apakah pokir sesuai dengan rencana daerah atau tidak,a�? katanya.

Asep menambahkan, praktik korupsi di pemerintah daerah rawan terjadi pada tiga hal yakni, pengelolaan APBD mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, kemudian pengadaan barang dan jasa, dan ketiga perizinan. Diantara tiga hal ini, masing-masing daerah memiliki salah satu kasus yang menonjol. Khusus untuk perizinan, sektor ini rawan terjadi praktik suap menyuap sehingga dibutuhkan sistem perizinan terpdu satu pintu, dan tidak ada rekomendasi dari dinas teknis, kemudian harus jelas standart pelayanan. (ili/r7)

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost