Lombok Post
Headline Metropolis

Pemkot Mataram Langgar Aturan Sendiri, Gaji Buruh Berseragam PNS Masih Memprihatinkan

SERIUS: Suasana rapat membahas masalah masyarakat beberapa waktu lalu, sayangnya kepentingan mendasar terkait gaji dan kesejahteraan mereka yang dipekerjakan pemerintah hingga kini belum terpenuhi. Wahyu/Lombok Post

MATARAMA�-A�May Day atau Hari Buruh yang diperingati Senin (1/5) kemarin tak begitu terdengar gaungnya di Mataram. Tak ada demo besar-besaran seperti di kota lainnya di tanah air.

Namun, dibalik kondisi yang terkesan tenang itu, buruh atau pekerja di daerah ini ada juga yang tengah menderita. “Kami buruh (pekerja, Red) berseragam pegawai yang paling menderita,a�? kata salah satu sumber internal Pemkot Mataram.

Pekerja yang dimaksud adalah mereka yang mengabdi di instansi pemerintahan dengan berseragam layaknya PNS meski statusnya tak jelas. Kerap disebut ngabdi atau honor, gaji yang mereka terima jauh dari standar Upah Minimum Kota (UMK) yang dipatok Pemkot Mataram.

Sejak awal November lalu, Dewan Pengupahan Kota Mataram sudah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram 2017 Rp 1.714.216. Jumlah tersebut meningkat 9,1 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,55 juta saja.

UMK yang sudah disepakati itu, sesuai dengan Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Mataram yang juga berada dikisaran Rp 1,714 juta.

Terkait itu, sebelumnya Kadis Naker Kota Mataram H Syaiful Mukmin mengatakan, seluruh perusahaan di Mataram yang sudah masuk kriteria yang ada, wajib memenuhinya tanpa terkecuali. Haram memberi upah lebih rendah dari kesepakatan.

Jika ada, pekerja boleh melapor dan pemerintah berjanji menindaklanjutinya. a�?Sejauh ini belum ada laporan, artinya aturan itu ditaati perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini,a�? ujarnya berkeyakinan.

Namun, ketika perusahaan swasta sudah taat, justru Pemkot Mataram lah yang melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Tenaga honor yang mereka pekerjakan delapan jam sehari, dibayar dengan bayaran yang masih sangat rendah.

“Hanya Rp 1,2 juta, tak ada lagi yang lain,a�? ujar alah seorang tenaga honor pada Lombok Post.

Terkait itu, Syaiful beralasan mereka tak bisa disamakan dengan pekerja. Gaji yang diterima harus disesuaikan dengan kemampuan daerah yang sangat terbatas. “Tak bisa disamakan begitu,a�? katanya beberapa waktu lalu.

Selain soal gaji, jaminan mereka sebagai pekerja juga belum dipenuhi Pemkot Mataram. Contoh sederhana adalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang belum melindungi mereka. Padahal, sejak akhir tahun lalu, pemerintah sudah berjanji untuk itu.

Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito pernah mengatakan tengah mengupayakan hal itu. Namun hingga kini kejelasannya belum juga terlihat.

“Detailnya saya tak tahu, tapi kita sedang mengarah ke kerja sama BPJS itu,a�? katanya beberapa bulan lalu namun tak ada realisasi hingga kini.

Kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram Baiq Nelly membenarkan hal itu. Bahkan tidak adanya jaminan BPJS itu juga berlaku untuk honorer K2 sisa yang belum terangkat sebagai PNS.

Mereka yang disebut sebagai honor daerah (Honda) K2 kini tersisa hingga 300 orang. a�?Kita tunggu APP dulu untuk urus tenaga selain K2 ini, setelah itu bersama-sama kita urus,a�? kilahnya.

Hal itu menjadi gambaran perihnya nasih pekerja Pemkot Mataram, mulai dari yang berstatus ngabdi, honor, bahkan K2. Paling tinggi standar gaji yang mereka terima hanyalah Rp 1,5 juta saja untuk K2. Itupun masih dibawah UMK yang ditetapkan pemerintah yang mempekerjakan mereka. Miris! (yuk/r5)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost