Lombok Post
Bima - Dompu Headline

SF dan SP Dituding Berikan Keterangan Palsu

TUNJUKKAN : Pengacara H, Sri Mulyani menunjukkan surat perjanjian dalam pengelolaan kopi Tambora. Yety/ Radar Tambora

KOTA BIMA a�� Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bima inisial H menyatakan tidak tahu soal aliran dana Rp 40 juta seperti yang disebut oleh dua terdakwa kasus dugaan korupsi kopi Tambora sebelumnya, SF dan SP. H mengaku hanya menerima uang panjar dari pengusaha sebesar Rp 31 juta.

Penasehat hukum H, Sri Mulyani menuding SF dan SP sudah memberikan kesaksian palsu. Dia menduga SF dan SP merekayasa data tersebut. Karena tidak dibarengi dengan bukti aliran dana tersebut. Menurutnya, kliennya hanya mengetahui uang panjar sebesar Rp 31 juta dan sudah disetorkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) secara bertahap oleh bendahara dinas.

a�?Klien kami tidak tahu aliran dana Rp 40 juta itu. Yang klien kami tahu hanya Rp 31 juta itu. Diluar itu tidak ada dana lain yang diterima. Ada buktinya dan surat perjanjiannya kok,a�? kata Sri Mulyani pada Radar Tambora (Lombok Post Group), Senin (1/5).

H yang didampingi PH nya menjelaskan, ia sempat meminta agar SP dan SF memberikan laporan keuangan hasil panen kopi Tambora saat itu. Mereka sempat memberikan laporan sebanyak tiga kali. Laporan pertama menurut H diberikan tanpa tanggal dan dikembalikan. Kemudian laporan kedua A�dan laporan ketiga diserahkan bulan November dan Desember.

a�?Dari tiga laporan itu angkanya tidak sama dan selalu berubah. Dan di tiga laporan itu, tidak ada tanda tangan saya yang mengetahui. Hanya tanda tangan SP dan SF. Saya tolak laporan itu karena ada anggaran lain yang digunakan tanpa sepengetahuan dinas,a�? tuturnya.

H menduga, angka Rp 40 juta yang disebut SP dan SF dalam persidangan itu berdasarkan laporan keuangan yang mereka susun. Dalam laporan itu dituliskan tanggal 9 Juni 2006, diserahkan anggaran operasional dinas sebesar Rp 8,7 juta. Dan tanggal 14 Agustus 2006 setor PAD sebesar Rp 31,3 juta.

a�?Laporan itu mereka yang susun dan saya tidak tahu menahu soal uang itu. Bukti penyerahan uang ke saya pun tidak ada. Saya tidak pernah terima uang dari SP dan SF,a�? tegas H.

Dikatakan H, besar anggaran kegiatan pengamanan pengelolaan kebun kopi tambora saat itu Rp 192 juta. Sementara hasil panen secara keseluruhan sebesar Rp 378 juta. Target PAD yang harus disetorkan ke daerah sebesar Rp 155 juta. Namun saat itu, jumlah PAD yang disetorkan sebesar Rp 160 juta.

a�?Saya bingung dengan angka Rp 40 juta ini. Karena yang saya terima hanya uang Rp 31 juta dari pengusaha itu. Dan uang itu pun sudah disetor ke PAD. Terus kemana uang Rp 40 juta itu,a�? kata H.

Seperti diberitakan sebelumnya, SP dan SF dalam sidang mengungkapkan ada dua aliran dana yang mengalir ke H saat itu. Yakni uang panjar hasil panen Rp 31 juta dan uang hasil pengelolaan kopi Tambora sebesar Rp 40 juta. (yet/r4)

 

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost