Lombok Post
Metropolis

Gaji Minim, Honorer Kota Mataram Sulit Dapat BPJS

BERI HORMAT: Wali Kota Mataram dihadapan para bawahannya termasuk tenaga non PNS yang hingga kini masih minim perhatian dalam sebuah acara, kemarin. Humas for Lombok Post

MATARAMA�– Malang benar nasib para honor yang mengabdi di Pemkot Mataram. Bekerja tak kalah rajin dan giat dari PNS, soal kesejahteraan mereka jauh tertinggal.

Jangan dulu bayangkan ada tunjangan ini dan itu seperti yang diterima para PNS, kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seharusnya menjadi hak mereka saja, hingga kini tak pernah diterima.

Pihak BPJS Kesehatan menegaskan para tenaga honor ini sampai kapan pun tak akan bisa masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Selama gaji yang mereka terima ada di bawah UMK yang sudah ditetapkan, kepesertaan BPJS yang dihembuskan Pemkot Mataram hanyalah sebatas isapan jempol belaka.

Belum (bisa, Red) karena gaji masih dibawah Rp 1,7 juta,a�? kata Kepala Unit Pemsaran BPJS Kesehatan Mataram Sri Wahyuni, kemarin.

Ya, gaji sesuai dengan patokan daerah adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin ikut dalam kepesertaan BPJS. Dengan rentang pemasukan anara Rp 1,2 sampai Rp 1,5 untuk honor yang K2, bahkan terindikasi ada yang hanya ratusan ribu saja. Artinya Pemkot Mataram harus lebih dahulu menaikkan gaji mereka. Setidaknya sesuai standar minimum, barulah mereka bisa didaftarkan. a�?Ya (harus naikkan gaji dulu baru bisa),a�? ujarnya.

Hal itulah yang berat dilakukan Pemkot Mataram hingga kini. Keterbatasan anggaran selalu jadi alasan pembenar. Alasan yang membenarkan pemerintah menggaji seseorang atas jerih payahnya lebih rendah dari standar minimum yang ada. Padahal aturan standar itu dibuat sendiri oleh pemerintah, namun mereka jualah yang tak menurutinya.

Hingga kini a�?pekerja non PNSa�? yang bekerja di lingkup Pemkot Mataram hanya bisa mengelus dada. Sembari menanti jaminan kesehatan yang tak kunjung diterima. “Padahal kalau soal kerja, kami tak kalah rajin dari PNS,a�? kata salah seorang honor.

Dia bahkan mengatakan kerap dituntut bekerja lebih giat dan tekun dibanding para PNS. Status mereka yang tak sekuat PNS membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Dengan beban kerja yang kerap berlebih, mereka justru digaji dengan bayaran yang kekurangan.

“Hanya bisa neglus dada kalau dengar yang swasta saja sudah diperhatikan perusahaannya,a�? tukasnya. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost