Praya

Dewan Tuding Birokrat Tak Becus Bekerja

PRAYAA�– Beberapa satuan kerja pelayan masyarakat (SKPM) di Lombok Tengah (Loteng), dinilai tidak becus menjalankan kinerjanya. Program kerja setiap tahun, hanya sebagai rutinitas biasa, tidak ada kreatifitas, apalagi inovasi.

a�?Itu terlihat dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), yang kami bahas selama ini,a�? kata Suhaimi, Ketua Pansus I DPRD Loteng yang membahas LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2015 pada sidang paripurna, kemarin (3/5).

Permasalah itu, kata Suhaimi dimulai dari urusan wajib yang dilaksanakan bidang pendidikan. Sampai sekarang, masih ada pelajar yang tergolong miskin, namun belum mendapatkan perhatian khusus dari bantuan pendidikan, maupun beasiswa. Begitu pula persoalan guru, kepala sekolahA� dan kurikulum.

Kemudian, bidang kesehatan, lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan. Ia melihat, masih ada tenaga medis di rumah sakit maupun Puskemas yang mengabaikan pelayanan prima. Untuk itu, perlu ada peningkatan sumberdaya manusianya. Ia juga meminta, agar Dinas Kesehatan (Dikes) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klinik kesehatan.

a�?Kalau urusan lingkungan hidup, tolong perhatikan program kerja kebersihannya. Khususnya, menyangkut pengelolaan sampah,a�? saran politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara untuk urusan perencanaan pembangunan. Ia meminta agar, dinas terkait menyusun perencanaan sesuai data dan informasi yang ada, harus berinovasi dan menerapkan perencanaan berbasis teknologi informasi.

a�?Urusan wajib yang lain-lain, sudah terkoreksi di laporan hasil Pansus I. Begitu pula, urusan pilihan,a�? kata Suhaimi, dihadapan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, pimpinan sidang H Puaddi FT dan para anggota dewan lainnya.

Dalam LKPJ itu juga, tambah Anggota Komisi I DPRD Loteng tersebut, ditemukan pengelolaan retribusi daerah yang tidak tertib. Kemudian, rendahnya kinerja pengelola retribusi, minimnya penerapan hukum wajib pajak dan terlambatnya penerapan aturan yang mengatur besaran pendapatan pemerintah, baik dari dana perimbangan maupun bagi hasil pajak provinsi.

a�?Terhadap masukan, kritikan dan rekomendasi yang disampaikan itu, tentu menjadi perbaikan kinerja kedepannya,a�? sambung Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri.

Tahun anggaran 2016, tambah Pathul merupakan tahun pertama rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. Sehingga, dengan kekurangan yang ada, para SKPM wajib berbenah, mengikuti irama kepala daerah. (dss/r2)

Related posts

Rutan Praya Tagih Janji Pemkab

Redaksi Lombok post

Surplus Anggaran, untuk Bayar Hutang

Redaksi Lombok post

Minarni Ngomeh-Ngomeh

Iklan Lombok Post