Lombok Post
Kriminal

Jaksa Klarifikasi Tiga Kepala Sekolah Asal Lotim

DIMINTA KETERANGAN: Kepala sekolah satu atap dari Kecamatan Suela, dimintai keterangan oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi dana block grant tahun 2011, di Kejati NTB, kemarin (3/5). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Dugaan penyimpangan dana block grant tahun 2011/2012 di NTB terus didalami Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Setelah melakukan klarifikasi terhadap beberapa komite sekolah, jaksa penyelidik mengklarifikasi kepala sekolah, kemarin (3/5).

Untuk membongkar indikasi korupsi itu, jaksa meminta keterangan tiga kepala sekolah (Kepsek). Yakni Nahjun, Kepsek SD/SMP Satu Atap 1; Lalu Zainudin dari SD/SMP Satu Atap 2; dan Fauzi, Kepsek SD/SMP Satu Atap 3. Ketiga sekolah satu atap tersebut berada di Kecamatan Suela Lombok Timur.

Usai pemeriksaan, Fauzi yang masih mengenakan pakaian dinas mengaku dimintai klarifikasi seputar pembangunan di SD/SMP Satap 3 Suela.

a�?Seputar penggunannya saja, untuk dana block grant tahun 2011,a�? kata dia, kemarin.

Saat itu, kata Fauzi, sekolahnya mendapat kucuran dana sekitar Rp 450 juta. Namun bukan sekolahnya saja yang diberikan. Dia mengatakan, ada sekitar 10 sekolah lainnya yang juga mendapat dana serupa.

a�?Ada sekitar 10 sekolah di Lombok Timur,a�? ujarnya.

Anggaran yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dihabiskan untuk pembangunan fisik sekolah hingga selesai. A�a�?Untuk pembangunan sekolah saja peruntukannya,a�? tambah dia.

Sementara itu, Kajati NTB Tedjolekmono membenarkan jika jaksa tengah mengusut kasus dana block grant tahun 2011. Hanya saja, dia tidak dapat membeberkan lebih lanjut terkait penanganan perkara.

a�?Iya, ini masih penyelidikan,a�? katanya.

Sebelum klarifikasi terhadap tiga kepala sekolah, jaksa lebih dulu memanggil beberapa anggota komiete sekolah, pertengahan April lalu. Dari sana diperoleh keterangan jika jumlah anggaran yang dikucurkan Kemendikbud bervariasi.

Rata-rata dana yang dikucurkan tersebut diperuntukkan pembangunan fisik sekolah. Anggaran juga turun langsung dari pusat tanpa melalui dinas. Namun penggunaan anggarannya bersifat swakelola, tanpa melalui tender.

Ketika proyek selesai, bangunan langsung diserahterimakan kepada Kemendikbud melalui dinas. Termasuk telah dilakukan audit oleh BPK pusat.(dit/r2)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost