Lombok Post
Headline Tanjung

Dinilai Tak Transparan Kelola Anggaran, Kades Sesait Diminta Mundur

BAKAR BAN BEKAS: Massa AMPDS membakar ban bekas dalam aksi unjuk rasa di depan kantor desa Sesait, kemarin (4/5). Mereka menuntut Kades Sesait mundur karena dinilai tidak transparan dalam mengelola anggaran yang ada di desa. PUJO/LOMBOK POST

TANJUNGA�– Masyarakat Desa Sesait yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sesait (AMPDS) menggelar aksi unjuk rasa diA� kantor desa Sesait, kemarin (4/5). Kedatangan puluhan orang ini menuntut Kades Sesait Airman mundur dari jabatannya. Masyarakat menilai Airman tidak transparan dalam mengelola anggaran yang ada di desa, baik ADD maupun Dana Desa tahun anggaran 2016.

Ketua AMPDS Alimuddin mengungkapkan, selain tidak transparan, kades juga diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Karena beberapa kegiatan atau program yang ada di desa menggunakan anggaran yang besar, namun hasilnya tidak ada. a�?Misalnya insentif pelayan masyarakat sebesar Rp 99 juta lebih. Ini tidak ada keterangan yang dimaksud dengan pelayan masyarakat, yang dapat siapa,a�? ujarnya.

Selain itu, beberapa kegiatan yang dinilai janggal adalah dukungan pembinaan kerukunan umat beragama sebesar Rp 91 juta lebih. Tetapi kegiatan pembinaan seperti apa yang dimaksud belum jelas. Perbaikan kantor desa juga menuai sorotan. Anggaran yang dihabiskan yakni sebesar Rp 99 juta lebih dinilai terlalu besar.

Kemudian, pelatihan kerajinan tangan lidi yang membutuhkan anggaran Rp 35 juta. Menurut AMPDS ada mark-up dalam anggaran tersebut. Termasuk tambahan modal bagi BUMDes sebesar Rp 100 juta yang sampai saat ini juga belum dilakukan. a�?Dugaan tindak pidana korupsi ini sudah kami laporkan ke aparat hukum untuk ditindaklanjuti,a�? tandasnya.

Pantauan koran ini, aksi unjuk rasa sempat diwarnai pembakaran ban bekas. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP Lombok Utara.

Setelah berorasi, perwakilan AMPDS pun diterima pemerintah desa. Selain kades, tampak Kepala DP2KBPMD Kholidi Halil dan Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara Tresnahadi ikut menemui perwakilan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan AMPDS Setiawan mengungkapkan, warga gerah karena kades tidak transparan dalam mengelola anggaran yang ada. Bahkan LKPJ tahun 2016 hingga saat ini juga belum disampaikan dan diketahui warga.

a�?Rakyat jangan dibodohi. Apalagi dalam segi partisipatif, masyarakat juga tidak dilibatkan. Jadi wajar masyarakat menilai ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan,a�? ungkapnya.

Ditambahkan, masyarakat sekarang menginginkan kades membuka dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 kepada masyarakat. Agar jelas semua penggunaan anggaran pada tahun tersebut.

Sementara itu, Kepala DP2KBPMD Lombok Utara Kholidi Halil mengatakan, dari pertemuan tersebut disepakati pemerintah desa akan menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2016 kepada masyarakat pada Senin mendatang.

Menurut Kholidi, memang Desa Sesait sampai saat ini belum menyampaikan laporan tahun anggaran 2016. Sehingga Desa Sesait juga belum bisa mencairkan ADD 2017. a�?Kita sudah ingatkan untuk menyampaikan laporan, tapi ya memang belum ada yang disampaikan desa sampai saat ini,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost