Lombok Post
Metropolis

Rp 744 M Proyek Pemprov NTB Belum Dilelang

MATARAMA�– Memasuki pertengahan triwulan kedua APBD NTB 2017, sebagian besar paket proyek di Provinsi NTB belum masuk lelang. Kondisi ini belum sejalan dengan semangat percepatan yang didengung-dengungkan pada saat pembahasan anggaran tahun lalu. Dari 248 paket proyek pembangunan yang dianggarkan dalam APBD 2017, sebanyak 98 paket senilai Rp 744 miliar belum diajukan untuk dilelang oleh SKPD.

Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Provinsi NTB Ir Swahip menjelaskan, per 5 Mei lalu, baru 86 proyek yang sudah selesai ditender dengan nilai Rp 295 miliar. Itu yang sudah siap dieksekusi pengerjaanya. Semenatra sisanya sebanyak 166 paket belum selesai. Terdiri dari 52 paket sedang proses tender senilai Rp 195 miliar, masih dalam tahap verifikasi tim sebanyak 16 paket senilai Rp 23 miliar, termasuk yang 98 paket yan belum dimasukkan berkasnya ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi NTB. a�?Yang belum ini masih belum diajukan oleh OPD,a�? kata Swahip.

Dari keseluruhan, sebagian besar adalah paket konstruksi sebanyak 129 paket, pekerjaan konsultansi sebanyak 62 paket, dan paket pengadaan barang 57 paket. Ia berharap, SKPD terkait segera mengajukan paket-paket proyek yang belum masuk ke ULP agar segera diproses dan pengerjaanya bisa segera dilakukan.

Swahip menjelaskan, dalam proses lelang pihaknya membentuk kelompok kerja setelah SKPD mengusulkan paket untuk dilelang. Sehingga HPS sudah ada, kerangka acuan sudah lengkap, gambar proyek juga ada, SKPP dan draf kontrak dilampirkan. Setelah diusulkan ke unit layanan pengadaan barang jasa (ULP), maka pihaknya segera melaksanakan evaluasi tentang kebenaran isi dokumen. Maka baru ditayangkan di LPSE secara lengkap, bentuk-bentuk dokumen lelangnya.

Di sinilah masalahnya, kadang-kadang pihak kontraktor tidak memperhatikan secara detil syarat dokumen atau Lembaran Dokumen Pelelangan (LDP). Akibatnya sering sekali terjadi kekeliruan permintaan syarat tender. Sehingga saat masuk tahap evaluasi, kadang ditemukan LDP yang diberikan tidak sesuai dengan usulan dokumen permintaan pokja. Maka dokumen penawaran itu otomatis akan dianulir jika tidak lengkap. Meski penawaran harganya lebih rendah, tetapi ketika dokumen tidak lengkap akan gugur.

a�?Karena 10 atau 20 memasukkan penawaran semuanya berharap akan menang,a�? ujarnya.

Menurutnya, proses lelang proyek di ULP dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri (Permen), dan Perka LKPP. Prosesnya sama semua untuk seluruh proyek. Sehingga menurutnya tidak ada pihak yang memonopoli proyek di NTB. Kalaupun ada salah satu perusahaan yang menonjol, hal itu disebabkan karena ada persaingan bisnis. Mereka berlomba-lomba untuk memenangkan setiap tender secara terbuka. “Kalau memang dia (kontraktor) mampu membuat dokumen yang komprehensip sesuai dengan persyaratan yang disaratkan oleh Pokja, mana berani kita tidak memenangkan mereka,a�? ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB Wedha Magma Ardhi mengatakan, beberapaA� proyek di dinasnya belum diajukan ke ULP. Ini karena masih ada review desain terhadap semua paket sebagai respons terhadap dampak bencana Desember dan Januari. Kemudian yang didahulukan adalah proyek yang dibiayai oleh dana DAK dan APBD reguler, sebab itu yang lebih mendesak. Sedangkan paket percepatan belakangan karena waktunya lebih panjang.

Ardhi menjelaskan, review desain yang dimaksud dalam hal ini adalah mengubah penanganan pengerjaan saja. Bukan mengubah desain proyek di tengah jalan. Ia mengklaim, proyek besar-besar sudah 80 persen ditender. Terutama pembangunan jalan, sehingga yang tersisa hanya proyek-proyek di Cipta Karya karena masih menunggu desain proyek air bersih. (ili/r7)

Berita Lainnya

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post