Lombok Post
Headline Praya

Desa Tumpak Pujut Kembali a�?Digoyanga�? Isu Korupsi

Ilustrasi Unjukrasa/Dok. Lombok Post

PRAYA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng), menetapkan akan mengusut dugaan penyelewenangan anggaran di Desa Tumpak, Pujut. Langkah itu merupakan kali kedua, setelah Kepala Desa (Kades) setempat, Hamidan dijebloskan ke rumah tahanan (rutan) Praya.

a�?Apakah kasus ini melibatkan kades sebelumnya, atau Plt kades dan atau pejabat aparatur pemerintah desa lain. Kita tunggu saja,a�? kata Kasi Intel Kejari Praya Feby Rudy, Rabu (10/5) kemarin.

Yang jelas, kata Feby ada anggaran program kerja pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik, yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD), tidak bisa dipertanggungjawabkan pemerintah desa setempat. Padahal, dalam aturannya sudah jelas 70 persen anggaran tersebut, digunakan untuk kebutuhan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Sisanya, 30 persen operasional pemerintah desa.

Atas dasar itulah, tekan Feby jaksa pun memutuskan melakukan penyelidikan. Jaksa telah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Tahap awal, jaksa akan mengumpulkan data dan memeriksa saksi-saksi. Jika dianggap lengkap, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke bidang Pidsus Kejari Praya, guna dikeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik). Itu artinya, akan ada kejelasan siapa yang bersalah dimata hukum.

Kendati demikian, pihaknya menyayangkan kasus di Desa Tumpak mencuat kembali. Seharusnya, aparatur pemerintah desa setempat belajar dari kasus yang sudah terjadi. Dengan cara, tetap mengedepankan asas transparansi dan mengikuti aturan. Bukan sebaliknya.

a�?Kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Mereka pun sudah melakukan audit investigasi. Ini yang kita perdalam lagi,a�? kata pria asal Bayuwangi, Jawa Timur (Jatim) tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan saat ini, jaksa sedang menghadapi kasasi dari kades Tumpak Hamidan dan Kades Lekor, Janapria Mahsar. Mereka berdua tengah melakukan upaya hukum, atas vonis pengadilan kurungan penjara selama 2,4 tahun.

a�?Prinsipnya, kita berupaya memberikan efek jera, sekaligus pembelajaran bagi desa lain,a�? kata Feby.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aswatara menekankan bahwa, satu-satunya cara untuk menghindari dugaan penyelewenangan anggaran desa adalah, mengedepankan keterbukaan, tidak boleh menutup-nutupi, sehingga sekecil apa pun anggarannya wajib diketahui masyarakat.

a�?Karena, arus politik di tingkat desa lebih kejam dari pada tingkat kabupaten atau provinsi. Masalah kecil saja, bisa diperbesar-besarkan. Apalagi, masalah besar,a�? kata Aswatara.(dss/r2)

 

Berita Lainnya

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa Bumi Gora Menuntut Ilmu di Benua Biru (2)

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa NTB Menuntut Ilmu di Eropa (1)

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Didukung Warga, Ustad Budi Tak Gentar Dikepung Calon Petahana

Redaksi Lombok Post

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost