Lombok Post
Bima - Dompu

Warga Bolo-Madapangga Tuntut Seleksi Aparat Desa Diulang

MASSA: Puluhan massa aksi Madapangga dan Bolo menggelar aksi demo di Cabang Donggo. Mereka menolak hasil seleksi perangkat desa beberapa waktu lalu. Syarif/ Radar Tambora

BIMAA�– Perwakilan warga Bolo dan Madapangga, Kamis (18/5) menggelar aksi demo. Mereka mendesak seleksi aparat desa diulang karena dinilai curang dengan bocornya kunci jawaban.

Aksi itu melibatkan massa Barisan Masyarakat Peduli Keadilan (BMPK) Madapangga dan Aliansi Peserta Seleksi Perangkat Desa (Apiperdes) Bolo. Mereka menggelar aksi di Cabang Donggo,A� Desa Rato.

Sebelum bergabung di Cabang Donggo, massa BMPK Madapangga berorasi di depan kantor Camat Madapangga.

Muh Ihsan, orator aksiA� menyampaikan perangkat desa merupakan perpanjangan masyarakat desa. Kalau perangkat desa diseleksi dengan curang, maka akan lahir aparat desa yang curang pula.

Dia menilai, seleksi serentak aparatur desa diduga sudah diatur. Kebocoran kunci jawaban hampir ditemukan di seluruh kecamatan.

”IniA� adalah permainan antara peserta dengan oknum yang memanfaatkan momen itu untuk mencari keuntungan,” katanya.

Atas dasar itu mereka menolak hasil seleksi perangkat desa di Kecamatan Madapangga. “Masak peserta bisa dapat nilai 100. Hal ini memperkuat dugaan adanya kebocoran kunci jawaban,” tudingnya.

Mereka juga meminta Bupati Bima, DPRD Kabupaten Bima dan kepolisian untuk mengusut persoalan ini secara tuntas. Mereka meminta aparat menangkap oknum yang diduga bermain dalam seleksi ini.

“Kita minta bupati menonaktifkan Kepala DPMD Kabupaten Bima Andi Sirajuddin karena tidak mampu menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi,” katanya.

Camat Madapangga Muh Safi’i mengatakan akan menyikapi tuntutan massa aksi dengan bersurat kepada Bupati Bima.

A�”Apa yang diinginkan massa aksi akan kita sampaikan,” ujar Safi’i saat audensi dengan massa aksi.

Setelah bertemu dengan camat, massa BMPK melanjutkan aksi mereka ke Cabang Donggo. Mereka bergabung dengan Apiperdes Bolo.

Koordintor aksi Apiperdes Ipujangga menolak hasil seleksi perangkat desa. Mereka mendesak pemerintah melakukan penjaringan ulang. Kemudian meminta Kepala DPMD Kabupaten Bima dinonaktifkan.

Menurutnya, sejumlah tuntutan itu cukup beralasan. Dengan merujuk nilai yang diperoleh beberapa peserta hingga 100.Dia membeberkan sejumlah kejanggalan saat pelaksanaan tes. Diantaranya, segel soal terbuka sebelum dibagikan kepada peserta. (sya/r4)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara