Lombok Post
Tanjung

Rekrutmen Perangkat Desa Sambik Elen Ore Gade

Anggota DPRD Lombok Utara Ardianto.Dok

TANJUNGA�– Proses perekrutan perangkat desa di Desa Sambik Elen dikeluhkan sejumlah peserta. Ini karena panitia seleksi diduga melakukan manipulasi hasil tes yang dilakukan kepada peserta. Selain itu, tim pansel desa juga dinilai berpihak dan tidak independen.

Salah seorang peserta seleksi Kertawadi kepada Lombok Post menjelaskan, ada 32 orang yang mendaftar seleksi perangkat desa di Desa Sambik Elen. Kemudian dari jumlah tersebut, 23 orang lolos tes tertulis yang dilakukan pada 15 April, termasuk dirinya.

Selanjutnya, seluruh peserta yang lolos mengikuti tes tahap kedua sesuai dengan posisi yang didaftar. Hasil tes akhir inipun diumumkan pada 8 Mei sekitar pukul 21.15 Wita. a�?Saya tidak lolos karena nilai saya 67 dari pengumuman itu,a�? ungkapnya.

Namun setelah di rumah, Kertawadi berinisiatif menghubungi salah satu pewawancara atau dari tim pansel desa. Dia menanyakan nilai akhir yang didapatkan. a�?Ternyata nilai saya sebenarnya 80 bukan 67. Besoknya saya langsung buat nota keberatan dan saya kirim ke tim penilai melalui pansel,a�? jelasnya.

Tidak berhenti disitu, dirinya pun menanyakan kembali nilai pendaftar lain di posisi yang sama dengannya. Dan ternyata nilai yang diperoleh pendaftar lain tersebut 84 tetapi di pengumuman ditulis 87. a�?Lembar hasil ujian tes tertulis dibagikan kepada peserta, kenapa lembar hasil ujian tes tahap selanjutnya itu tidak. Ini kami nilai tidak transparan,a�? katanya.

Rupanya bukan hanya dirinya saja yang mengalami hal tersebut. Akan tetapi ada lima orang peserta lainnya juga. Sehingga mereka pun membuat nota keberatan dan mengirimkannya ke bupati, Komisi I DPRD Lombok Utara, dan pihak lainnya.

Lebih lanjut, Kertawadi mengungkapkan, selain manipulasi nilai, kecurangan lain yang diduga dilakukan adalah bocornya soal tes ujian. Di mana ada satu peserta yang sudah berlatih mengerjakan soal ujian dari Desa Bayan yang lebih dulu mengadakan rekrutmen. Ternyata soal yang diujikan untuk peserta Desa Sambik Elen sama persis.

Yang lebih aneh, tim yang menguji peserta rekrutmen bukan berasal dari akademisi ataupun tim independen daerah. Melainkan panitia seleksi. a�?Kami sudah klarifikasi ke tim tapi jawabannya tidak memuaskan akhirnya kami kirim nota keberatan ini ke dewan (Komisi I),a�? tandasnya. a�?Kami juga akan mengadukan ini ke Ombudsman,a�? imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto yang dikonfirmasi membenarkan telah menerima surat dari peserta tes seleksi perangkat desa Sambik Elen. a�?Sudah kami terima, selain Sambik Elen ada juga laporan dari Desa Sukadana. Di mana ada satu orang yang belum dilantik kepala desa karena dalam proses penyaringan dan penjaringan ada kejanggalan yang dilakukan camat,a�? ungkapnya.

Dijelaskan, untuk laporan dari Desa Sukadana yang diterima Komisi I, keluhan lain yang dilaporkan adalah pansel tidak mengetahui tim independen yang ditunjuk membuat tes, padahal itu kewenangan pansel. Selanjutnya ada penggiringan kepada peserta untuk menyepakati tidak melakukan tes wawancara. a�?Padahal di Perda yang ada, bentuk tes itu wawancara dan tulis,a�? katanya.

Selanjutnya, camat juga berpedoman pada nilai tertinggi dan tidak mempertimbangkan hal lain. Padahal jika melihat substansi Perda yang ada, nilai tidak boleh ditampilkan. Di mana dua orang yang diajukan ke camat, harus memiliki posisi yang sama tanpa mempertimbangkan nilai. a�?Dalam Perda, nilai menjadi salah satu unsur penilaian yang masuk dalam proses,a�? cetusnya.

Sementara itu, untuk Desa Sambik Elen, Komisi I menerima surat dari peserta tes yang menyampaikan beberapa kejanggalan yang dilakukan tim kecamatan. a�?Kami bingung, pansel itu kan bukan dari kecamatan. Tetapi orang kecamatan bagian dari unsur independen yang terlibat dalam pembuatan soal bersama akademisi dari perguruan tinggi,a�? katanya.

Lebih lanjut, Ardianto mengungkapkan, selain dua desa tadi juga ada keluhan dari Desa Pemenang Barat. Untuk itu, pihaknya akan melihat persoalan ini terlebih dulu. Agar tidak menjadi gaduh pihaknya akan meminta kejelasan dari camat maupun tim pansel di desa-desa itu. a�?Kami menduga ini ada kepentingan sehingga tidak objektif,a�? tandasnya.

Ditambahkan, pemerintah harus menyelesaikan persoalan ini secara baik. Jika perlu undang seluruh kades agar bisa memahami dan menggunakan kerangka acuan yang sama tidak berbeda seperti sekarang. a�?Semakin ore gade (kacau balau, Red) ini. Harus segera diselesaikan,a�? cetusnya.

Menurutnya, seharusnya desa-desa yang melakukan perekrutan perangkat desa bisa mengikuti proses seperti yang dilakukan Desa Anyar. Karena Desa Anyar benar-benar mengikuti aturan, misalnya saja melibatkan pihak ketiga dalam hal ini akademisi perguruan tinggi dalam proses seleksi. a�?Ini bagus prosesnya, kenapa Anyar bisa tapi desa lain tidak bisa,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost