Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Calon Direksi BPR NTB Terancam Tak Dilantik

wagub
Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin,

MATARAM-Pengusulan nama-nama calon Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB terus menjadi polemik. Perang urat syarat antara eksekutif dan legislatif terus terjadi. Delapan nama yang diajukan eksekutif beberapa diantaranya diduga tidak memenuhi syarat dan penuh muatan nepotisme. Karena itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin pun angkat bicara.

Amin menegaskan, masalah tersebut sudah dibahas secara khusus bersama Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. Hasilnya, telah disepakati bahwa pemrpov tidak akan melantik calon direksi yang dianggap tidak memenuhi syarat, terutama yang bermasalah secara hukum. Sebab dari delapan nama yang diajukan, IW satu diantaranya berstatus tersangka. a�?Kalau ada yang berstatus tersangka, saya dan pak gubernur sudah mendiskusikan bahwa kita tidak akan melantik, atau mengukuhkan dia,a�? tegas Amin, kemarin (19/5).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih membiarkan proses yang sudah berjalan tetap berlanjut. Pemprov tidak akan mengubah nama-nama itu sampai ada hasil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Juga sampai ada keputusan hukum tetap terhadap calon direksi yang kini berstatus tersangka. a�?Karena dia berstatus tersangka, terdakwa atau terhukum, tentu akan ada kebijakan untuk mengisinya,a�? kata Amin.

Dalam kasus penunjukkan calon direksi PT BPR NTB, Amin mengatakan, ada perbedaan pemahaman terhadap makna kebijakan gubernur. Di mana di dalam Perda NTB nomor 10 tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubajan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPR menjadi PT Bank BPR NTB, pada pasal 23 ayat 2 disebutkan gubernur berhak menunjuk direksi untuk pertama kali setelah BPR digabung menjadi satu. Terhadap perbedaan pandangan tersebut menurut Amin perlu diuji. Apakah perlu ada pandangan hukum dari ahli, mana yang benar. Sebab pada prinsipnya pemprov tidak ingin melanggar aturan. a�?Kita akan sesuaikan manakala itu bertentangan (dengan perda), teman-teman DPR (DPRD, Red) misalnya menganggap itu bertentangan,a�? katanya.

Baca Juga :

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”6″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”1769″ tax_operator=”2″ offset=”1″ order=”desc”]

Meski demikian, sampai saat ini Pemprov NTB berpandangan bahwa gubernur memiliki kewenangan di sana dalam menunjuk nama-nama yang diusulkan sebagai calon direksi. Meski pada pasal-pasal selanjutnya ada syarat lainnya seperti usia maksimal 58 tahun, dan berasal dari internal BPR sendiri. Tapi usulan tersebut sudah melalui proses sehingga tinggal OJK yang menilai dan mengambil keputusan.

Amin menegaskan, niat pemprov adalah ingin menegakkan peraturan daerah. Jika ada perbedaan pandangan baginya adalah sesuatu yang wajar. Apalagi saat belum ada hak-hak yang diberikan kepada calon-calon tersebut. Belum ada uang negara yang dikeluarkan bagi mereka sehingga belum ada kerugian. a�?Kalau ada perubahan tidak masalah,a�? katanya.

Masukan dari kalangan dewan menurutnya akan menjadi koreksi. Tetapi untuk saat ini harus diberi ruang kepada pemprov bahwa begitulah pandangannya. Agar tidak terjadi perbedaan padangan maka perlu ada ruang-ruang konsultasi. Masukan bisa diberikan kejaksaan, polisi dan pakar hukum.

 

Tapi sebelum konsultasi dilakukan, nama yang diusulkan harus dibiarkan berjalan dahulu. Sebab ada proses rekrutmen yang sudah dilakukan harus dihargai. Kalaupun ada kedekatan pejabat dengan salah satu direksi, menurutnya tidak ada ketentuan bahwa saudara pejabat tidak bisa masuk. Sepanjang dia memenuhi kriteria kompetensi dan sebagainya. a�?Yang tidak boleh itu, yang tidak memenuhi syarat formatif,a�? katanya. (ili/r7)

Berita Lainnya

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Soft Opening Jannah Tour and Travel Meriah

Redaksi LombokPost

Masyarakat Didorong Gunakan Produk Lokal

Redaksi LombokPost

FWD Life Resmi Hadir di Lombok

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Dikunjungi Wakil Duta Besar Australia

Redaksi Lombok Post

BI Sosialisasi Kartu GPN di Kota Bima

Redaksi Lombok Post

Distribusi Kartu Berlogo GPN Dekati Target

Redaksi LombokPost

Avian Brands Peduli Bangun Kembali Lombok

Redaksi Lombok Post