Lombok Post
Metropolis

Surat Pak Lurah Dicuekin PKL

CARI NAFKAH: Salah seorang PKL yang berjualan di depan Lapangan Malomba, Ampenan, kemarin. Ivan/Lombok Post

MATARAM-Lurah Rembiga Sunardi kesal. Penyebabnya, surat yang ia kirim dicuekin ole para Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah kekuasaannya.

“Kita akan layangkan surat kedua besok (hari ini),a�? tegas Sunardi, kemarin (22/5).

Ia menuturkan, penertiban akan dilakukan di seluruh wilayah Kelurahan Rembiga secara perlahan. Targetnya sebelum memasuki bulan Ramadan, jalanan Rembiga sudah bersih dari keberadaan PKL.

Namun, penertiban PKL tersebut hanya berlaku bagi PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan. Karena itu merupakan fasilitas umum (fasum) bagi pejalan kaki, bukan untuk berjualan. “Ini di salah gunakan,a�? kata Sunardi

Tercatat, ada sekitar 50 PKL yang ada di sepanjang jalan Kelurahan Rembiga. Di sebelah Utara kantor kelurahan ada sekitar tujuh PKL, di Jalan Dakota sebanyak lima PKL, dan terbanyak di badan jalan depan markas TNI Angkatan Udara (AU). “Hingga ke Timur kurang lebih 50-an,a�? akunya.

Ia menegaskan, penertiban tersebut tanpa pergantian lokasi. Sebab tak ada lahan untuk relokasi PKL tersebut. Mereka diwajibkan untuk tidak berjualan di kawasan-kawasan tersebut lagi.

Namun jika membandel, Sunardi akan mengambil langkah tegas. Pihaknya akan menggandeng Satpol PP untuk pembongkaran dan penyitaan. “Pokoknya H-2 semua sudah bersih,a�? tegasnya lagi.

Terlebih lagi beberapa hari lagi menjelang Ramadan. Ia yakin PKL akan semakin bertambah, khususnya penjual takjil. Sebab itu, ia berencana untuk mengarahkan para PKL untuk berjualan di jalan Dakota. Tepatnya di depan ruko baru. Namun hal tersebut untuk penjual takjil.

“Kita akan turun lagi sambil sosialisasi kepada mereka,a�? tandasnya.

Masalah PKL memang menjadi masalah pelik di Kota Mataram. Tak hanya di Rembiga, di Ampenan juga PKL masih membuat pusing pemerintah kecamatan. Terutama yang berada di Taman Adipura, depan lapangan Malomba.

Di tempat itu, masalahnya malah lebih rumit. Tak hanya soal penertiban. Tapi juga beredarnya isu pungutan liar (pungli).

Dan tidak tanggung-tanggung, yang diduga melakukan pungli adalah oknum dari TNI AL.

Namun, pihak TNI AL dengan tegas membantahnya. “Lanal tak akan pernah pungut uang (dari PKL) untuk kepentingan Lanal,a�? kata Dan Lanal Malomba Kolonel Mar Djentaju Suprihandoko.

Isu adanya pungli ini muncul setelah adanya secarik surat dengan tanggal 10 April 2017 beredar. Surat yang berkop Pangkalan TNI AL Mataram, Primer Koperasi tersebut, ditujukan pada pedagang kaki lima khususnya yang berjualan di depan Lapangan Malomba.

Isinya adalah imbauan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di depan Lapangan Malomba dan sekitarnya yang dilakukan oleh satuan markas Lanal Mataram. Sehubungan dengan itu, untuk mendukung kegiatan tersebut maka dimohon para PKL ikut berpartisipasi memberikan sumbangan dana kebersihan dan perawatan. Besarannya tertulis dalam surat tersebut Rp 100 ribu perbulan.

Dijentaju menjelaskan sudah mengklarifikasi hal tersebut pada Primkopal selaku pembuat surat. Intinya, hingga saat ini belum pernah dilakukan penarikan dana apapun.

Rencana itu kalaupun disetujui sepenuhnya digunakan untuk membayar orang membersihkan lingkungan di sekitar PKL berjualan. Karena selama ini, PKL dianggap kurang menjaga kebersihan tempatnya berjualan.

“Saya sudah telepon Letnan Prapto (Kepala Primkopal) dijelaskan seperti itu,a�? ujarnya.

Terkait pungutan terhadap PKL, sebelumnya Kadis Perdagangan Kota Mataram L Alwan Basri mengatakan pihaknya tak bisa melakukan hal itu. Aturan yang lebih tinggi melarang adanya pungutan berjenis apapun pada mereka. a�?Tak bisa kita lakukan pungutan,a�? katanya.

Padahal sedari lama, pihak Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Kota Mataram sudah mendorong adanya pungutan tersebut. Dengan demikian, uang yang masuk bisa didorong untuk masuk ke kas daerah.

Lebih utama lagi, uang itu bisa dipakai untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat-tempat PKL berjualan. a�?Kita sudah minta ke pemerintah, buatkan aturan, kami KL mau bayar kok,a�? katanya.

Syaratnya aturan terkait penarikan itu jelas dasarnya dan benar-benar masuk kas daerah. Alasan lain pihaknya tetap kekeh meminta adanya pungutan resmi itu, lantaran tanpa adanya aturan itu, saat ini PKL tetap membayar. Sejumlah pihak disebutnya ada saja yang memungut dari para PKL. a�?Tetap ada itu, dan tak resmi, makanya kita minta dibuatkan aturan saja supaya jelas,a�? ucapnya. (fer/yuk/r5)

Berita Lainnya

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost