Ekonomi Bisnis

DPRD NTB Deadline Pembayaran Saham DMB Hingga Bulan Juni

MATARAM- Pemprov NTB sampai saat ini belum menerima pembayaran penjualan 6 persen saham milik pemerintah daerah diA� PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) melalui perusahaan daerahA� PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Hingga saat ini, saham yang telah dijual itu belum juga dibayar. Padahal, penjualan telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2016 lalu. a�?Kita tidak boleh tinggal diam, Komisi III selaku yang membidangi masalah ini memberikan deadline sampai bulan Juni,a�? ujar ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan kepada Radar Lombok (Lombok Post Grup) kemarin (22/5).

Bukan hanya harga penjualan saham yang belum dibayar, dividen atas kepemilihan saham pada PTNNTA� juga sampai saat ini tidak pernah disetor ke daerah. Jumlah dividen yang akan diterima PT DMB sebesar 18 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 234 miliar.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”6″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”525″ tax_operator=”2″ offset=”1″ order=”desc”]

Kemudian uang Rp 234 miliar tersebut, sebanyak 10 persen untuk PT DMB, sisanya dibagi ke Pemprov NTB 40A� persen, Pemkab Sumbawa Barat 40 persen dan Pemkab Sumbawa 20 persen. Sedangkan dari hasil penjualan saham, PT DMB akan mendapatkan uang sekitar Rp 700 miliar sampai dengan Rp 1 triliun. Angka pastinya, PT DMB sendiri tidak pernah menyampaikan secara transparan.

Menurut Johan, dividen dari PT DMB telah dimasukkan sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016. Namun ternyata belum dibayar, kemudian dividen bersama harga penjualan saham dimasukkan lagi dalam APBDA� 2017.

a�?Bulan Juni itu kita sudah bahas APBD-P 2017, jangan sampai kita keliru lagi. Posisinya saat ini harus diperjelas soal pembayaran saham itu,a�? kata Johan.

Johan mempertanyakan sikapA� pemprov yang terkesan pasif. Seharusnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lebih aktif mengejar hak yang belum didapatkan itu. Apalagi nilainya sangat besar dan selalu mengganggu proyeksi pendapatan yang tertuang dalam APBD.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta GubernurA� TGH M Zainul Majdi untuk bisa lebih tegas. Sikapnya yang selama ini diam, membuat publik semakin bertanya-tanya. Mengingat, penjualan saham telah menjadi polemik sejak awal.

a�?Pokoknya gubernur harus bertanggungjawab atas masalah ini selaku kepala daerah,a�? ucap Johan.

Selaku pimpinan komisi III DPRD NTB, Johan mengancam akan bersikap tegas apabila saham belum juga dibayar hingga bulan Juni. Mengingat, masalah ini sangat serius dan tidak bisa dianggap main-main.

a�?Langkah pertama, kita akan panggil gubernur. Pak Gub harus jelaskan ke publik, nanti kita rapat kerja langsung dengan gubernur,a�? kata Johan.

Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Supran membenarkan jika dividen dan saham yang harus disetor PT DMB belum juga masuk sampai saat ini. a�?Belum ada makanya ini, tapi itu bukan wewenang saya. Kita menunggu saja,a�? ujar Supran.

Direktur Utama (Dirut) PT DMB Andi Hadianto belum memberikan keterangan. Andi enggan mengangkat telepon, begitu juga dengan pesanA� yang dikirim kepadanya tidak direspon.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin yang diminta tanggapannya tidak ingin pemprov menjadi pihak yang disalahkan. Ditegaskan, PT DMB memiliki kewajiban untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daerah.

“Harus segera disetor ke daerah, kan sudah lama saham dijual. Dividen juga malah sudah kita masukkan ke APBD perubahan tahun 2016,” ucapnya.

Apabila dividen dan penjualan saham belum disetor ke daerah karena PT DMB belum menerima uangnya, maka sudah menjadi tanggungjawab PT DMB untuk mengurus masalah tersebut. Bukan malah berpangku tangan tanpa ada ikhtiar apapun yang dilakukannya.

Oleh karena ini, wagub berjanji akan memanggil Direktur Utama (Dirut) PT DMB Andi Hadianto. Pemanggilan tersebut bukan hanya untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran dividen saham, tetapi juga menegaskan tuntutan pemprov agar DMB segera menyerahkan dividen.

PT Multi Daerah Bersaing (MDB) telah menjual 24 persen saham yang dimilikinya, yang didalamnya ada 6 persen milik PT DMB. Bahkan setelah DMB mau menjual sahamnya, dividen pun siap dibayar. “Kita tagih DMB dengan cara baik-baik dulu, kalau tidak bisa juga barulah kita berpikir mencari solusi lain seperti menggunakan pengacara negara,” kata wagub.

Untuk mengantisipasi masalah ini tidak terus berlarut, wagub juga memberikan deadline kepada PT DMB. “Kita sih menagihnya ke DMB, silahkan DMB yang komunikasi ke pihak terkait. Yang jelas kita deadline sebelum pembahasan RAPBD-P 2017. Pokoknya dividen maupun hasil penjualan saham harus masuk di Perubahan,” tegas wagub. (zwr/jpg/r3)

 

 

Related posts

GSX Ramaikan Pasar Sportbike

Redaksi Lombok post

Banyak Hotel Gak Punya Sertifikat Halal

Iklan Lombok Post

Bisnis Syariah Akan Berkembang

Redaksi Lombok post