Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

Penunjukan Direksi PT BPR NTB Tidak Boleh Nepotisme

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi SIRTU/LOMBOK POST

 

MATARAM-Nama-nama calon direksi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diusulkan masih menjadi sorotan. Pemprov NTB dinilai gegabah jika tetap ngotot dengan nama-nama yang diusulkan. Selain ada indikasi nepotisme, beberapa nama yang diajukan juga dianggap tidak memenuhi syarat, bahkan ada yang berstatus tersangka.

a�?Terlalu riskan pemprov menempatkan orang yang tidak kompeten. Gegabah, berbahaya!a�? tegas Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, kemarin (23/5).

Diberitakan sebelumnya, dari delapan nama yang diajukan, berstatus tersangka. Kemudian satu calon lainnya masuk karena diduga memiliki kedetakan dengan Sekda NTB.

Dalam Perda NTB Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPR menjadi PT Bank BPR NTB, pada pasal 23 ayat 2 disebutkan gubernur berhak menunjuk direksi untuk kali pertama setelah BPR digabung menjadi satu. Tapi di pasal berikutnya diatur, bahwa yang ditunjuk adalah orang yang berasal dari internal BPR sendiri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi mengatakan, eksekuif sudah meminta komunikasi terkait hal ini dengan legislatif. Sebab mungkin ada komunikasi dua pihak yang tersumbat dan kedua belah pihak belum ketemu sehingga belum ada kesepahaman.

Terkait nama-nama calon direksi yang diajukan, menurut poltisi PKS ini, pemprov harus mengikuti aturan. Jika memang nama-nama yang diajukan tidak sesuai, maka harus diganti dengan yang baru dan memenuhi syarat. a�?Jangan sampai orang yang akan kita jadikan direktur ini adalah orang yang bermasalah,a�? katanya.

Ketika ada calon direksi bermasalah, maka eksekutif tidak boleh terlalu memaksakan kehendak. Karena tujuan penggabungan adalah menjadikan BPR lebih baik ke depan. Sehingga dari sisi kemampuan dan pengalaman orang yang ditujuk harus lebih baik. Dari sisi aturan mereka juga memenuhi syarat serhingga tidak ada masalah di kemudian hari. a�?Kita buat aturan ini supaya BPR menjadi lebih baik,a�? katanya.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”1999″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Salah satu syarat agar BPR bisa berkembang adalah dengan cara mengikuti aturan sesuai perda yang ada. Tidak memasukkan orang yang bermasalah. Tapi dia yakin, pemprov juga tidak ingin melanggar aturan. Tapi jika memang sudah ada proses komunikasi, pemberitahuan bahwa ada yang bermasalah tetapi juga diajukanA� orang yang bermasalah itu, maka ia mengendus ada niat tidak baik dari pemprov dalam hal ini. a�?Kalau begitu halnya, berarti ada rencana tidak baik,a�? kata politisi PKS ini.

Hanya saja, permasalahan BPR hingga kini menurutnya belum tuntas secara keseluruhan sehingga harus tetap diklirkan. Salah satu daerah yang belum terima dengan penggabungan tersebut adalah Kabupaten Sumbawa.

Terkait ada wacana dari beberapa anggota dewan yang akan mengajukan hak interpleasi menurutnya sah-sah saja, tapi sebelum itu data-data harus valid. Sehingga perlu ada pertemuan beberapa pihak terlebih dahulu untuk mengumpulkan data dan informasi yang jelas sebelum hak interpelasi diajukan. a�?Initinya tidak boleh ada kolusi, nepotisme, dan korupsi,a�? tegasnya.

Menurut Hadi, ketika orang tersebut adalah orang dekat pejabat tetap memenuhi syarat dan sesuai syarat, baginya tidak apa-apa diajukan. Hanya saja yang menjadi soal ketika orang itu tidak memenuhi syarat dan tidak kompeten. Seolah-olah akan menyerahkan aset daerah kepada orang yang bermasalah untuk menghancurkannya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur H Muhammad Amin menegaskan, masalah tersebut sudah dibahas secara khusus bersama Gubernur TGB HM Zainul Majdi. Disepakati pemprov tidak akan melantik calon direksi yang dianggap tidak memenuhi syarat, terutama yang bermasalah secara hukum. a�?Kalau ada yang berstatus tersangka, saya dan pak gubernur sudah mendiskusikan bahwa kita tidak akan melantik, atau mengukuhkan dia,a�? tegas Amin, Jumat (19/5).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih membiarkan proses yang sudah berjalan tetap berlanjut. Pemprov tidak akan mengubah nama-nama itu sampai ada hasil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Juga sampai ada keputusan hukum tetap terhadap calon direksi yang kini berstatus tersangka. (ili/r1)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost