Lombok Post
Headline Metropolis

Soal Pembayaran Saham DMB, Gubernur Diminta Turun Tangan

politisi PKS H Johan Rosihan. Dewi/Lombok Post

MATARAM-Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi diminta tidak berpangku tangan terkait ketidakjelasan Rp 700 miliar dana pembayaran saham milik Pemprov NTB di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang telah dibeli taipan Arifin Panigoro.

Hingga kini, pembayaran saham itu masih jadi misteri, kendati sudah ada informasi telah ada pembayaran masuk rekening PT Daerah Maju Bersaing (DMB) senilai Rp 300 miliar. PT DMB adalah entitas bisnis yang mewakili Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat dalam hal kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang kini berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

a�?Pak gubernur sebagai pemilik otoritas harus mengambil alih kewenangan ini,a�? kata Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan, kemarin (26/5).

Tak cuma soal kejelasan pembayaran saham yang tak kunjung masuk ke kas daerah di APBD NTB 2017. Johan juga mengingatkan tentang piutang dividen yang belum dibayar PT Multi Daerah Bersaing (MDB), perusahaan kongsi PT DMB dengan Multi Capital, anak usaha BUMI Resources milik Bakrie Group yang nilainya USD 18 juta atau setara Rp 234 miliar.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”8″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”1653″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurut Johan, persoalan ini tidak bisa hanya dilepaskan kepada Direkur PT DMB Andy Hadianto seorang. Sebab, pada kenyataanya sudah bertahun-tahun persoalan penjualan saham ini masih menjadi misteri. Padahal, harusnya dana penjualan saham itu sudah masuk di APBD NTB 2016.

Gubernur kata Johan tidak perlu ragu untuk mengambil alih kewenangan itu. Sebab, perjanjian sudah ada. Dasar untuk menagih juga sudah ada. Sehingga cukup alasan bagi Gubernur untuk mengambil alih. Bahkan bila Andy Handianto dianggap tidak mampu lagi, maka direktur PT DMB tersebut perlu untuk disegarkan.

a�?Kalau tidak mampu, ganti!a�? tegas politisi PKS tersebut.

Johan juga meminta kepada PT DMB menyampaikan secara terbuka, berapa sebenarnya harga pasti penjualan saham dan kapan uang tersebut akan masuk kas daerah. a�?Biar tidak terus-menerus dijadwalkan ulang masuk struktur APBD,a�? katanya.

Dewan menyetujui hasil penjualan masuk ke dalam APBD karena saat itu ada surat jaminan. Sekarang Johan mempertanyakan keampuhan surat jaminan itu. Karena itu, PT DMB jangan bersembuyi, mereka harus terbuka ke masyarakat.

Kalau dewan, menurut Johan bisa memanggil perusahaan daerah tersebut setiap saat, dan ada mekanisme pembahasan anggaran yang bisa ditempuh saat pembahasan KUA-PPAS. Tapi masyarakat juga butuh diberikan kepastian. a�?Makanya DMB harus terbuka,a�? imbuh Johan.

Sementara itu terkait ketidakjelasan pembayaran dividen dan pembayaran hasil penjualan saham PT DMB tersebut, Pemkab Sumbawa Barat (KSB) tidak ambil pusing. Meski memiliki hak 40 persen atas saham di DMB, tapi Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin tidak terbebani karena mereka tidak memasukkan pendapatan dari hasil penjualan saham itu ke dalam APBD KSB tahun ini.

Hanya saja, karena proses transaksi ada di tingkat provinsi, maka sebaiknya kta Fud, Pemprov NTB melalui gubernur atau DPRD NTB melakukan upaya-upaya negosiasi untuk mempercepat realisasi pembayaran. Daerah juga membutuhkan kepastian kapan akan dibayar. a�?Kalau dibagi pasti akan dibagi. Tapi masalahnya kapan?a�? katanya.

Fud berharap, paling tidak tahun ini pelunasan piutang dividen dan pembayaran saham. Sebab, mereka juga harus punya strategi ke depan untuk menjaga aset dan mengatur ritme keuangan daerah. Meskipun tahun ini kondisi keuangan KSB masih bagus, sehingga tidak terlalu mendesak. Hanya saja perlu diantisipasi ke depannya.

a�?Bukan tidak butuh, tapi masih ada anggaran, dana ini harus habis dulu,a�? katanya.

Ia yakin Pemprov NTB sebagai komandan dalam masalah ini bisa menyelesaikan. Bahkan bila perlu Pemda KSB dan Kabupaten Sumbawa bisa diundang untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan itu penting sekaligus untuk membahas apakah PT DMB tetap dipertahankan atau dibubarkan, investasi apa lagi yang akan dilakukan dengan DMB. Namun menurutnya, sudah saatnya mengurus rumah tangga masing-masing.

a�?Karena apa yang dilakukan DMB hari ini tidak terlalu signifikan,a�? katanya. (ili/JPG/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost