Lombok Post
Metropolis

Sekda NTB Minta Oknum Pejabat Terlibat Asusila Mundur

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Seorang oknum pejabat Pemprov NTB berinisial S dimintaA�A�mundur dari jabatannya. Itu sesuai pakta integritas yang ditandatangani setiap pejabat saat dilantik. Salah satu butir pakta integritas berbunyi: pejabat siap mundur jika melakukan pelanggaran disiplin, termasuk perbuatan asusila yang merusak wibawa pemerintahan.

a�?Kalau sudah terbukti seperti yang di koran itu, tidak ada sanksi lain kecuali dia mundur dari jabatannya,a�? tegas Sekda NTB H Rosiady Sayuti, kemarin (26/5).

Diberitakan kemarin, S terjaring orperasi penyakit masyarakat (pekat) jelang Ramadan, yang dilakukan Satpol PP NTB bersama aparat kepolisian dan TNI. Ia ditangkap sedang berduaan di dalam kamar sebuah homestay di Suranadi, Lombok Barat bersama seorang wanita berinisial N. Dalam razia yang berlangsung Rabu (24/5) itu, petugas mengamankan 13 pasangan dan 7 orang yang mengonsumsi minuman keras.

Rosiady menjelaskan, SU baru mundur setelah ada laporan resmi dari Satpol PP ke gubernur. Selanjutnya sekda akan mengeksekusi perintah gubernur. Setelah itu baru hukuman akan diberikan kepada pejabat tersebut. a�?Dia bisa mengundurkan diri atau diberhentikan,a�? katanya.

Kepala DPMPD-Dukcapil Provinsi NTB Rusman sangat menyesalkan peristiwa yang menimpa SU. Dia tidak pernah menyangka seorang kepala bidang di instansi yang dipimpinnya akan seperti itu. Karena itu, secara pribadi Rusman meminta maaf karena merasa tidak bisa membina bawahannya, dan akan menjadi pelajaran bagi semua. a�?Tapi semua itu di luar kendali saya,a�? katanya.

Rusman akan menghormati proses yang akan berjalan selanjutnya di Satpol PP, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Gubernur NTB selaku kepala daerah yang berhak memberikan sanksi. Apa pun bentuk hukuman yang akan diberikan semuanya diserahkan kepada pimpinan.a�?Kami mendukung segera dilakukan tindakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,a�? tegasnya.

Sementara itu, kemarin, SU tetap masuk kantor seperti biasa. Sebab selama SK sanksi belum dijatuhkan ia tetap dihitung sebagai pejabat resmi.

Rusman mengaku sudah memanggil SU. Kepada atasannya itu, SU beralasan dirinya bersama perempuan NA hanya berdiskusi, tidak ada hal lain. Hanya saja yang menjadi tanda tanya adalah kenapa diskusi tersebut dilakukan di homestay.

“Saya sudah memberikan nasihat agar menerima segala konsekuensi yang akan diberikan kepada dirinya,” kata Rusman. (ili/r1)

Berita Lainnya

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost