Lombok Post
Selong

Ali BD Sindir BPJS Kesehatan: Obat Mahal Malah Dibebankan ke Pasien

BUTUH BANTUAN: Khusnul, penderita penyakit Lupus asal Sakra. Meski terdaftar sebagai anggota JKN-KIS BPJS Kesehatan, ia harus mengeluarkan biaya puluhan juta untuk berobat. TONI/LOMBOK POST

SELONG-Sejumlah warga yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan mulai mengeluhkan pelayanan kesehatan. Lantaran warga mengaku harus mengeluarkan biaya kesehatan atau biaya berobat yang tak sedikit di rumah sakit. Lantas para peserta ini mempertanyakan apa peran BPJS Kesehatan?

“Kami berhutang sampai Rp 15 juta untuk beli obat karena katanya itu diluar tanggungan BPJS Kesehatan,” beber Sofyan, saudara Khusnul penderita penyakit lupus asal Sakra.

Padahal Khusnul merupakan peserta yang terdaftar di JKN KIS BPJS Kesehatan. Namun ketika berobat di beberapa rumah sakit pemerintah mereka dimintai biaya beli obat hingga puluhan juta. “Sebenarnya sampai mana batasan biaya yang ditanggung atau tidak. Sampai mana peran BPJS Kesehatan ini?” tanyanya.

Khusnul sendiri mengaku sudah dua tahun menderita lupus. Selama itu pula ia harus mengeluarkan biaya berobat puluhan juta. “Suami saya di Malaysia, saya berhutang di tetangga dan keluarga hanya untuk beli obat,” akunya.

Selain Khusnul, salah seorang warga Desa Keselet Tanwir juga mengungkapkan demikian. Sama seperti Khusnul ia mengaku harus berhutang hingga Rp 22 juta untuk membeli obat di luar tanggungan BPJS Kesehatan. “Karena saya menderita Diabetes ini sudah tiga bulan. Selama itu pula harus beli obat diluar tanggungan agar bisa sembuh,” kata pria yang bekerja di BPR NTB tersebut.

Dengan kondisi ini Bupati Lotim Ali BD memberikan sindiran keras kepada pihak BPJS Kesehatan. “Harus ditanggug itu, BPJS Kesehatan itu kan tujuannya membantu biaya kesehatan,” pinta Bupati.

Terkait beberapa obat yang dikatakan di luar tanggungan BPJS Kesehatan, ini dinilai akan memberatkan masyarakat miskin yang sakit. Padahal, kesehatan masyarakat miskin sudah menjadi kewajiban negara untuk memperhatikannya.

“Kalau menurut saya asuransi memang harus seperti itu (menanggung biaya berobat, Red). Tapi di Indonesia ini asuransi itu yang murah-murah saja dibayar malah yang mahal nggak dibayar,” sindirnya.

Sehingga sangat disayangkan ketika ini terjadi pada masyarakat miskin. Karena ketika mereka sudah dalam kondisi tercekik akibat himpitan ekonomi, mereka yang sedang sakit juga harus memikirkan biaya yang tak sedikit untuk membeli obat. Padahal mereka sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan drg Asrul Sani menilai hal ini harus diklarifikasi kepada pihak BPJS Kesehatan. Karena pihak Dinas menurutnya tidak tahu pastii kondisi rilnya. “Karena memang ada aturan-aturan tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta. Sehingga memang ada konsekuensi,” ujarnya.

A�Sementara dari pihak Pemkab melalui Dinas Kesehatan Lotim dijelaskannya telah menyiapkan anggaran bantuan pembiayaan bagi warga miskin dan tidak mampu. Dimana masyarakat yang tidak terdaftar di BPJS Kesehatan dibantu untuk biaya berobat 50 persen, 75 hingga 100 persen tergantung kemampuannya. Itu dianggarkan Rp 2 miliar untuk mendaftarkann 4.500 warga miskin yang belum terdaftar di BPJS kesehatan. Sisanya untuk membantu biaya berobat di rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Lotim. “Misalnya ada warga Lotim yang tidak mampu, dirujuk ke Rumah Sakit Kota Mataram atau RSUP NTB tapi tidak memiliki kartu, kami bayarkan lewat angaran ini,” jelas Asrul. Rencananya anggaran ini akan diusulkan untuk tambahan di APBD Perubahan.

Pihak BPJS Kesehatan yang coba dikonfirmasi Lombok Post melalui Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong dr. Gerry Adhikusuma memberi penjelasan. Dijelaskannya Peserta obat bagi peserta JKN itu sesuai indikasi medis dan kebutuhannya tetap diberikan kepada peserta. Berdasarka Permenkes 28 seluruh peserta JKN apabila diberikan obat berdasarkan Formularium Nasional (Fornas) tetap diberikan dan tidak boleh dibebankan biaya pada peserta. Kalaupun ada obat diluar Fornas, itu tetap diberikan di rumah sakit atas validasi atau izin dari Direktur Rumah Sakit Komite Medik atau komite Farmasi di rumah sakit tersebut.

a�?Kesimpulannya semua obat-obatan yang diperlukan oleh peserta JKN sebenarnya harus diberikan sesuai indikasi medis. Makanya kami akan koordinasi menindaklanjuti ini,a�? kata dr. Gerry.

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Selong mengaku siap menindaklanjuti sejumlah kasus ini apakah terdapat misskomunikasi atau tidak. a�?Kami akan cari tahu dulu informasi obat apa yang dibayar peserta JKN baru kemudian akan kami koordinasikan dengan pihak Rumah sakit,a�? jelasnya.(ton/r2)

Berita Lainnya

Rohman Mantap Pilih Jalur Independen

Redaksi LombokPost

Masyarakat Harus Lebih Selektif!

Redaksi LombokPost

Spesialis Pencuri Mobil Ditangkap Polisi

Redaksi Lombok Post

80.584 Anak Belum Punya Akta

Redaksi Lombok Post

Sengketa Lahan Ancam Investasi

Redaksi Lombok Post

Di Balik Alasan Jukir RSUD dr R Soedjono Selong Mempertahankan Kehendaknya (2-Habis)

Redaksi Lombok Post

FK UI Gelar Pelatihan di Sembalun

Redaksi LombokPost

Warga Selong Tertangkap Bawa Setengah Kilo Sabu

Redaksi LombokPost

Belanja Murah di Pasar Jumat Pancor

Redaksi LombokPost