Lombok Post
Sumbawa

Listrik Terminal Tana Mira Taliwang Disegel

Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin. DOK/RADAR SUMBAWA

TALIWANGa��Penataan aset setelah perubahan pengelolaan kewenangan dari kabupaten ke provinsi mulai bermasalah. Karena tidak jelas siapa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang mengurus Terminal Tana Mira Taliwang, kondisi terminal itu semakin memprihatinkan. Saat ini listrik terminal itu dicabut karena menunggak pembayaran.

Sebelumnya, terminal ini dibangun menggunakan dana Pemda KSB senilai Rp 29 miliar. Setelah perubahan aturan, kewenangan diserahkan ke Pemprov NTB. Bukannya pelayanan tambah baik, tapi justru semakin jelek.

Penyegelan listrik ini membuat salah satu terminal terbesar dan termegah di NTB itu gelap gulita di malam hari. Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas terminal juga tidak bisa dioperasikan.

Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin meminta Pemprov NTB bertanggungjawab penuh terhadap aset-aset yang seharusnya menjadi kewenangan mereka saat ini.

a�?a��Ketika kewenangan diberikan ke provinsi, seharusnya itu menjadi tanggung jawab mereka. Tapi ternyata provinsi sampai saat ini tidak mampu mengurus kewenangan yang sudah diberikan oleh pusat. Sampai-sampai listrik pun tidak mampu dibayar,a��a�� kata Fud, Selasa (6/6).

Dia berharap pemprov bisa mengatasi masalah ini dan mencari jalan keluarnya. Seharusnya masalah ini tidak perlu terjadi, ketika pemprov sebagai pemilik aset lebih peka terhadap semua kewenangan yang mereka miliki.

Sebagai kabupaten yang telah menghabiskan banyak anggaran untuk membangun Terminal Tana Mira, tentunya merasa miris dengan masalah penyegelan tersebut. Apalagi, aset tersebut merupakan salah satu fasilitas publik terbesar yang ada di KSB.

a�?a��Ya namanya juga kita yang bangun, anggarannya dari kita tentunya dengan kondisi penyegelan seperti ini membuat kami miris. Kami sedih, aset yang dulu kami jaga dan rawat dengan baik kondisinya seperti itu,a��a�� katanya.

Selain masalah aset, wabup lagi-lagi menyentil mengenai tidak siapnya Pemprov NTB terkait pengambilalihan sejumlah kewenangan tersebut. Termasuk masalah pegawai honorer yang sampai saat ini belum di SK kan apalagi mendapat gaji.

a�?a��Jangankan mengurus masalah yang besar, mengurus tagihan listrik saja sampai-sampai terminal kita itu disegel PLN. Ini kan aneh, terus tanggung jawab provinsi itu dimana,a��a�� katanya.

Pemda KSB sendiri ingin menyelesaikan masalah itu tentunya tidak dibenarkan secara aturan. Pasalnya, persoalan tersebut kini menjadi kewenangan Pemprov NTB.

a�?a��Kami harap wakil kami di DPRD NTB bisa menyuarakan ini. Perlu kami tegaskan kembali, pesan ini disampaikan juga langsung masyarakat KSB. Bagaimana masalah ini bisa diatasi,a��a�� harapnya.

Beberapa kali, kata Fud, Pemda KSB sudah bertemu dengan Pemprov NTB. Baik membahas masalah penyerahan aset sampai masalah honorer. Namun sampai saat ini, belum ada sikap resmi dari Pemprov NTB.

a�?a��Kami harap komisi III DPRD Sumbawa Barat juga mempertanyakan ini ke Dinas Perhubungan Pemprov NTB,a��a�� katanya..

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbawa Barat Amiruddin Embeng kaget dengan disegelnya meteran listrik Terminal Tana Mira Taliwang. Politisi PPP ini berjanji akan segera melakukan koordinasi terkait masalah ini.

A�a�?a��Ini bentuk tanggung jawab kami secara langsung kepada rakyat Sumbawa Barat. Karena bagaimanapun, aset itu ada di wilayah KSB dan pengguna juga adalah masyarakat kami,a��a�� katanya. (far/r4)

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya