Lombok Post
Metropolis

Pemprov Tidak Beri Keistimewaan Titik Tertentu di Mandalika

TANJUNG AAN: Salah seorang anak melintas di pantai Tanjung Aan yang menjadi salah satu spot utama wisata KEK Mandalika Resort. SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Pemprov NTB menegaskan tidak akan memerifikasi ulang lahan-lahan yang sudah diputuskan menerima uang kerahiman. Karena proses penetapan itu sudah melalui prosedur panjang. Bahkan verifikasi berulang kali sampai keluar keputusan gubernur. Sehingga ketetapan itu sudah dianggap final. a�?Tidak ada (verifikasi ulang),a�? tegas Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTB Irnadi Kusuma, kemarin (6/6).

A�A�A�A�A�A� Sebelumnya, ratusan warga lingkar Mandalika Resort menggedor kantor Gubernur NTB. Mereka menuntut pemberian uang kerahiman dilakukan secara adil. Karena beberapa diantaranya tidak tepat sasaran. Sementara warga yang berhak justru tidak diberikan. Sehingga warga menuntut dilakukan verifikasi ulang atas lahan-lahan itu. Bahkan kalau memang mereka tidak diberikan, sebaiknya semua warga juga tidak terima dana kerahiman tersebut.

A�A�A�A�A�A� Irnadi menjelaskan, arahan Asisten I Setda NTB M Agus Patria kepada warga sudah sangat tepat. Jika warga merasa berhak, mereka dipersilakan menempuh jalur hukum dengan membawa semua bukti-bukti yang dimiliki. Sebab penetapan nama-nama penerima uang kerahiman sudah diputuskan dengan surat keputusan gubernur. a�?Penyampaian Asisten I kemarin sudah tepat,a�? kata mantan pejabat Pemkab KLU itu.

Sementara terkait proses verifikasi yang dipersoalkan warga, Irnadi menjelaskan tim punya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam kerja tim selama ini. Semua titik diselesaikan sesuai prosedur. Mulai dari verifikasi awal, pengumuman penerima, memberikan batas waktu sanggahan, sampai kemudian diputuskan nama-nama penerima yang berhak.

Jika sekarang ini tim memberikan celah, atau memperlakukan secara istimewa titik tertentu, maka pemerintah akan menzolimi warga yang sudah gagal menerima uang kerahiman di titik lain. Artinya, bila titik tertentu diberi keistimewaan, warga di titik lain juga akan menuntut hal serupa. a�?Dan tidak akan pernah selesai persoalan,a�? tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD NTB Yek Agil menjelaskan, terkait verifikasi ulang sepenuhnya merupakan kewenangan tim yang diketuai Kapolda NTB. Kalau memang ada bukti-bukti adminstratifA� baru yang dibawa masyarakat, dan bukti itu legal dan bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, tim harus meresponsnya. a�?Maka saya kira bukan sesuatu yang tabu untuk dipertimbangkankn untuk melakukan verifikasi ulang,a�? kata politisi PKS ini.

Tetapi sebaliknya, jika bukti-bukti adminstratifA� baru yang dibawa masyarakat itu tidak legal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, maka tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Hanya saja ia menyarankan agar pemerintah harus membangun komunikasi secara intensif dengan warga pengklaim baru tersebut. Untuk memberikan penyadaran tentang perlunya kerja sama semua pihak untuk memperlancar pembangunan KEK Mandalika bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. (ili/r7)

 

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost