Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

PT AMNT Tak Boleh Paksa Karyawan Mengundurkan Diri

ukm
dok. www.jawapos.com

MATARAM-Rencana pengurangan jumlah karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) diharapkan tidak merugikan karyawan. Bila rencana itu sifatnya sukarela, maka tidak boleh ada upaya pemaksaan terhadap para pekerja. Artinya, jika mereka tidak ingin berhenti, manajemen tidak boleh memaksa karyawannya pensiun dini.

a�?Kalau ada penekanan-penekanan, ya semacam menyuruh-nyuruh, jelas itu pelanggaran,a�? kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan, kemarin.

Wildan mengatakan, manajemen PTAMNT sudah melaporkan rencana mereka ke Disnakertrans NTB, Jumat (9/6). Dalam laporan yang diterima, perusahaan hendak melakukan upaya efisiensi demi keberlanjutan operasi perusahaan, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Dalam rangka itu, ada dua rencana yang akan dilakukan AMNT, pertama men-standby-kan karyawan secara bergilir. Maksud dari standby adalah karyawan mendapatkan penugasan untuk hadir di tempat kerja, tapi mereka tetap diminta siaga jika sewaktu-waktu dipanggil kembali bekerja.

a�?Dia akan dipanggil bila dibutuhkan,a�? ujarnya.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Kebijakan karyawan stndby itu diterapkan pada departemen yang kelebihan karyawan, karena ada perbuahan beban kerja di bidang itu. Saat masih menjadi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) volume pekerjaan banyak, sekarang berkurang sementara karyawan tetap banyak.

a�?Pelaksanaanya akan diinformasikan manajer depatemen yang bersangkutan,a�? katanya.

Rencana kedua PT AMNT adalah program restrukturisasi tenaga kerja (RTK), program itu bertujuan untuk membuat organisasi perusahaan lebih efisien. Dalam pelaksanaanya, perusahaan menjamin bahwa akan dilakukan secara sukarela.

a�?Dan dilakukan dengan hasil yang transparan,a�? ujarnya.

Jika para karyawan mau mengikuti program itu, maka perusahaan akan memberikan semua hak-hak karyawan, bahkan bisa lebih dari ketentuan perundang-undangan. Tapi menurut Wildan komitmen perusahaan itu masih perlu dibuktikan kenyataanya.

Dalam surat yang diterima, juga dijelaskan bahwa program restrukrisasi itu dilakukan dengan cara pensiun dini sukarela dan pengunduran diri secara sukarela. Program pensiun dini sukarela berlaku bagi karyawan berusia 45 tahun ke atas per 30 Juni 2017. Waktu pendaftaran hanya berlaku dari tanggal 1-30 Juni.

Selain itu, juga ada program pengunduran diri secara sukarela, bagi karyawan yang berusia kurang dari 45 tahun per 31 Juli 2017. Dan pendaftarannya hanya berlaku bulan Juli.

Kedua kebijakan perusahaan itu menurut Wildan harus dilakukan atas dasar sukarela. Tidak boleh ada unsur paksaan, bila PT AMNT memaksa karyawan berhenti, maka mereka dianggap melanggar memorandum yang dibuat sendiri. Disnakertrans tidak akan tinggal diam, mereka akan turunkan tim melakukan pengawasan.

a�?Jadi harus dilaukan sesuai dengan apa yang ditulis,a�? tegasnya.

Wildan mengakui, adanya pengurangan karyawan jelas akan berdampak pada bertambahnya pengangguran di NTB. Karena itu, pihaknya juga akan berupaya mengantisipasi dampaknya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dengan membuka bursa kerja dan sebagainya.

a�?Kita tidak ingin ada gejolak di tengah masyarakat, kondusivitas dari wilayah pertambangan harus tetap dipertahankan,a�? ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin mengatakan, pemkab sudah meminta kejelasan kepada PTAMNT tentang persoalan tersebut. Dari penjelasan mereka bahwa yang dilakukan saat ini adalah menyodorkan kepada karyawan yang berminat untuk berhenti bekerja sejak dini, tapi tidak dipaksa karena dipersilahkan bagi yang mau.

Apa yang dilakukan perusahaan saat ini adalah pengetatan dan meremanajemen keuangan karena dianggap banyak pengeluaran yang mubazir, dan karyawan akan diminta bekerja lebih maksimal, tidak santai-santai saja.

a�?Itu penjelasan saat ini, tapi kalau ada niat perusahaan akan mengadakan pengurangan karyawan harus memberitahukan dulu kepada pemda,a�? katanya.

Menurutnya, pihak perusahaan sudah berkoodinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Bupati KSB langsung. Secara khusus, ia sudah meminta kepada Disnaker untuk mengawasi dan meminta kepada PT AMNT berkoordinasi bila melakukan perubahan kebijakan. (ili/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost