Lombok Post
Kriminal

41 Hektare Lahan Hutan Lindung Sekaroh Dicaplok Jadi Hak Milik

MELANGGAR: Sebuah rumah berdiri di tengah hutan lindung Sekaroh, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Saat ini hutan ini sudah dikapling-kapling oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan terbitnya 35 SHM. Ivan/Lombok Post

MATARAM-Penerbitan puluhan sertifikat ilegal di kawasan RTK-15 Hutan Lindung Sekaroh, Jerowaru Lombok Timur (Lotim), telah mencaplok 41 hektare lebih tanah di Hutan Sekaroh. Aset negara yang hilang itu berdasarkan perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

a�?Hasil pemeriksaan ahli dari Kementerian LHK, aset negara yang hilang itu berupa aset tanah mencapai luasan 413.903 meter persegi atau 41 hektare lebih,a�? kata Kasi Pidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan.

Dengan hasil pemeriksaan tim ahli dari Kementerian LHK ini, tim penyidik telah mengkalkulasikannya ke dalam nilai yang nominal angkanya mencapai Rp 62 Miliar. Jumlah tersebut merupakan kerugian negara yang tidak saja mencakup tanah, tetapi juga keberlangsungan hidup organisme di Hutan Sekaroh.

a�?Semuanya masuk dalam rincian potensi kerugian negara,a�? ujar Iwan.

Untuk audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, hingga kini belum menunjukkan hasilnya. Terkait itu, Iwan mengatakan jika kejaksaan tidak harus menunggu hasil dari BPKP.

Sebaliknya, alat bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik, dinilai Iwan telah cukup kuat untuk penetapan tersangka. a�?Kalau nantinya ada hasil BPKP, entah itu lebih rendah atau lebih besar, tetap akan kita masukkan ke dalam berkasnya, nanti terserah pengadilan yang menilai,” kata Iwan.

Sebelumnya, Enam saksi kasus Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Hutan Lindung Sekaroh kini sudah berstatus tersangka. Kejari Selong menetapkan keenamnya sebagai tersangka sejak 19 Mei lalu. Dua diantara tersangka ini merupakan Kepala BPN LobarA� yakni dengan inisial RML dan Kepala Desa Pemongkong yang baru terpilih MM.

Sementara empat tersangka lain, yakni JML mantan kepala seksi hak atas tanah yang juga sempat menjabat Kepala BPN Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Selanjutnya, MN mantan Kasubsi Pengendalian Tanah BPN Lotim, dan FI mantan Kasi Pengaturan dan Penguasaan tanah BPN Lotim.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Selain keenam tersangka ini, Iwan mengungkapkan besar kemungkinan akan menyusul tersangka baru. Namun pihak kejaksaan saat ini menurutnya memilih maju perlahan. Sambil melihat perkembangan kasusnya. Saat ini berkas keenam tersangka ini akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Sehingga seceraptnya diharapkan statusnya bisa P21.

Sejak 19 mei itu semua saksi telah dipanggil ulang untuk meminta keterangan terkait enam orang tersangka ini. Ada sekitar 30 orang yang telah dipanggil untuk kasus yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 62 miliar tersebut.

Namun demikian, Iwan menjelaskan semua pihak yang diperiksa sebagai saksiA� berpeluang jadi tersangka selama dia ada sangkutan dengan kasus ini. a�?Pasti ada yang lain jadi tersangka,a�? tegasnya.

Dalam proses penyidikan ini, lanjutnya, tim penyidik dikatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tersangka, termasuk saksi dan ahli dari Kementerian LHK.

a�?Setelah penetapan tersangka ini, semuanya kita panggil lagi, mulai dari saksi, ahli, termasuk tersangkanya juga sudah diperiksa,a�? tandasnya.(dit/r2)

Berita Lainnya

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost