Lombok Post
Giri Menang Headline

Angka Kemiskinan di Lombok Barat Tinggi, Pemerintah Harus Tanggung Jawab !

LANSIA MISKIN: Dua lansia miskin di daerah Sekotong yang perlu mendapat sentuhan pemerintah. ZAINUDDIN/LOMBOK POST

GIRI MENANG-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat Hj Nurul Adha mengatakan, untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah, harus disentuh dengan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Nurul Adha menilai pemerintah daerah harus mempunyai komitmen kuat, supaya bagaimana menurunkan angka kemiskinan bisa membuahkan hasil nyata. Salah satunya dengan menunjang pelayanan dasar yang baik.

a�?Pelayanan dasar terutama harus diperhatikan lagi,a�? ungkapnya kepada Lombok Post, kemarin (11/6).

Nurul mengatakan, dirinya sering menyuarakan soal data kemiskinan. Menurutnya, data kemiskinan di Lobar perlu di upgrade. Karena menurutnya, percuma target sasaran jelas, jika tak ditunjang data valid. Bisa jadi program tidak tepat sasaran. “Hasilnya pun tidak maksimal,a�? ujarnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”86″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Masalah data masyarakat miskin, diakuinya adalah data yang sering berubah-ubah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memiliki data pribadi. Artinya tidak mengandalkan data baik dari BPS maupaun BPJS.

Masalah data yang kurang update bisa menyebabkan program menjadi tidak tepat sasaran. Seperti halnya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penuntasan buta aksara untuk petani belum maksimal.

Dikatakan, setiap tahun program RTLH harus ada target yang jelas sekian rumah. Pun demikian, petani masalah buta aksara, harus memiliki data yang jelas. Dengan data dan taget setiap tahun jelas, hasilnya pun akan jelas.

“Masalah kemiskinan ini harus terkejar, harus dicari sebab dasarnya. Seperti mengejar WTP,a�? tukasnya.

Masalah kemiskinan di Lobar merupakan masalah yang kompleks. Perlu ada penanganan secara sistematis dan membutuhkan waktu lama. Selain itu, koordinasi antara pemerintah dengan berbagai sektor juga dibutuhkan.

Terpisah, Anggota Komisi V DPRD NTB H Pattimura Farhan mengatakan, agar kemiskinan di Lobar tertangani, syaratnya APBD harus lebih pro rakyat.

Sebab ia menilai baik Pemda Lobar maupun Provinsi NTB sejauh ini belum berhasil mengentaskan kemiskinan. a�?Salah satu fungsi APBD itu pengentasan kemiskinan,a�? ujarnya.

Jika pemerintah daerah serius menangani kemiskinan, kata Pattimura, itu bisa disiasati dengan banyak hal. Yang terpenting adalah komitmen.

Bagaiamana komitmen mengarahkan APBD lebih menyasar masyarakat miskin. Diimbangi juga dengan komitmen mengalokasikan anggaran. Jika komitmen tersebut ada, ia pun optimis secara bertahap masalah kemiskinan tentunya bisa diminimalisir.

a�?Masyarakat seperti di Sekotong iniA� potensi anyaman bambu, tapi justru ditukar dengan beras. Ini seharusnya bisa terakomodir pemerintah,a�? sarannya.

Di tempat yang sama, Kadus Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah Putrawadi mengakui jika masyarakat miskin khususnya lansia miskin cukup banyak di daerahnya. Mereka mayoritas berprofesi sebagai perajin bakulan bambu.

Jumlah lansia miskin di Dusun Telaga Lebur diperkirakan sekitar 12 orang. Sementara yang memerlukan bantuan RTLH sekitar 38 orang. Namun yang sangat membutuhkan ada 15 rumah. (zen/r5)

Berita Lainnya

Janji Manis Jadup Bernilai Rp 4,58 M

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost