Lombok Post
Headline Metropolis

Gubernur NTB Izinkan Sekolah Lakukan Pungutan Bagi Siswa Kaya

Dr HM Zainul Majdi

MATARAM-Mimpi bahwa SMA dan SMK bakal jadi sekolah gratis, ternyata tak lagi jadi kenyataan. Sekolah kini diberi ruang melakukan pungutan pada siswa. Untuk SMA nilai pungutan per siswa maksimal Rp 150 ribu, sementara untuk SMK nilainya maksimal Rp 200 ribu per SMA.

a�?Tapi ini khusus untuk mereka yang berasal dari keluarga mampu,a�? kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB H Muhammad Suruji, kemarin.

Aturan yang membolehkan pungutan ini kata Suruji telah tertuang dalam Suat Edaran Gubernur yang mengatur Bea Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Edaran tersebut pun akan menjadi rujukan dalam pengelolaan pendidikan di SMA dan SMK pada tahun ajaran baru mendatang.

a�?Ini pungutan yang sah,a�? tandas Suruji meyakinkan.

Kendati begitu, dia mewanti-wanti, pungutan ini tak bisa sembarang. Sekolah harus mendapat persetujuan dari kepala dinas terlebih dahulu. Dan besaran maksimalnya Rp 150 ribu untuk SMA dan Rp 200 ribu untuk SMK.

Diakuinya, tidak semua sekolah akan memberlakukan pungutan yang sama pada siswa. Ditegaskannya, pungutan dilakukan selama sekolah mengalami kekurangan dana saja. Bila kas sekolah masih mencukupi, Dinas Dikbud NTB tidak akan menyetujui.

Teknisnya, dinas akan membentuk tim UPT di masing-masing daerah. Mereka akan melakukan kajian terhadap anggaran belanja sekolah. Hasil kajian nanti akan menentukan boleh tidaknya sekolah menarik pungutan. Kemudian besarannya juga akan ditentukan setelah disesuaikan dengan kondisi kas sekolah.

a�?Kalau sudah ditandatangani oleh dinas maka boleh,a�? ujarnya.

Menurutnya, mekenisme itu dibuat untuk menghindari penyalahgunaan aturan, sehingga sekolah tidak main pungut begitu saja. Terkait ada kemungkinan disalahgunakan, Suruji yakin tidak bisa dimain-mainkan. Dengan alur yang dibuat, dijamin akan susah untuk menyalahgunakan aturan tersebut. Misalnya, bagi orang tua yang tidak mampu mereka tidak boleh dikenakan pungutan.

a�?Ini hanya berlaku bagi sekolah negeri. Kalau swasta mereka boleh memungut berapa saja,a�? katanya.

Sementara itu, terkait pungutan yang dilakukan komite kepada oang tua siswa, Suruju menegaskan itu tidak boleh. Sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite dilarang keras menarik pungutan pada wali murid. Tapi mereka boleh mencari sumber dana dari alumni, perusahaan dan pihak lainnya.

a�?Asal tidak dari orang tua siswa boleh,a�? katanya.

Dalam aturan itu juga diatur siapa saja yang boleh menjadi anggota dan ketua komite. Pejabat tertentu tidak boleh menjadi anggota komite. Misalnya kepala dinas, kepala bidang atau pejabat lain seperti camat. Mereka tidak diperbolehkan menjadi ketua komite, tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan. Misalnya, ketika camat menjadi anggota komite, maka anggota yang lain tidak berani menolak keputusan. (ili/r8)

 

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost