Lombok Post
Metropolis

Pemkot Mataram Siapkan Saksi Bagi PNS yang Tambah Cuti Lebaran

KERJA: Sejumlah pegawai pemkot di ruang bagian umum, terlihat sibuk menyelesaikan berbagai tugas administrasi pemerintah Kota Mataram, Senin (12/6) Lalu Mohammad/Lombok Post

MATARAM-Pemerintah Kota Mataram mengingatkan pada seluruh pegawai dan pejabat untuk tidak mengambil cuti, sebelum dan sesudah libur cuti bersama dan libur lebaran. Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H.

a�?Tidak boleh cuti, aturan ini sudah tegas,a�? kata Asisten III Setda Kota Mataram Hj Baiq Evi Ganevia.

Sesuai dengan edaran menteri, Pegawai dan Pejabat Pemkot Mataram akan mulai libur pada tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Karena tanggal 2 adalah hari minggu, itu artinya birokrasi akan kembali bekerja pada tanggal 3 Juli.

“Ini sudah sesuai dengan keputusan terkait hari libur dan cuti bersama,a�? terangnya.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Informasi ini akan ditindak lanjuti dengan edaran ke masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk diketahui dan dipatuhi. Mereka diharapkan patuh pada aturan untuk menghindari sanksi seperti yang tertuang dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Kita bisa kenakan sesuai sanksi di dalam PP 53,a�? cetusnya.

Namun imbauan ini tidak berlaku bagi PNS yang di waktu libur dan cuti bersama diharuskan bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat. Terutama seperti di Rumah Sakit, Imigrasi dan Bea Cukai.

Tujuan pengetatan aturan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan optimal sebelum dan sesudah Lebaran. Melalui surat itu, Evi mengingatkan agar setelah cuti bersama dan liburA�LebaranA�berakhir, seluruh aktivitas pemerintah sudah harus berjalan normal, terutama penyelenggaraan pelayanan publik.

a�?Ini akan terus dievaluasi untuk menjaga kedisplinan ASN,a�? tegasnya.

Sementara itu, detail seperti apa sanksi yang diterapkan pada pegawai yang terbukti malas dan tetap tak masuk setelah himbauan ini, belum ada keterangan jelas. Saat dihubungi kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati, tak menjawab panggilan. (zad/r5)

Berita Lainnya

Jabatan Muslim Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Janji Manis Jadup Bernilai Rp 4,58 M

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post