Headline Sumbawa

Soal Lahan Bandara, Gugatan Mantan Sekda Sumbawa Ditolak

ilustrasi pengadilan

SUMBAWA- Gugatan mantan Sekda Sumbawa Kahar Karim dan sejumlah warga lainnya atas ganti rugi lahan dalam proyek perluasan landasan pacu Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa ditolak. Penolakan ini dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa dalam sidang yang digelar kemarin (13/6).

Sidang tersebut dihadiri oleh Kahar Karim beserta 14 orang pemilik lahan lainnya yang terkena dampak pembangunan proyek bandara itu. Mereka merupakan penggugat dalam perkara ini. Mereka didampingi oleh kuasa hukumnya Umaiyah. Sementara itu, Pemda Sumbawa selaku tergugat diwakili oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Burhan, Kabag Pertanahan Setda Sumbawa Abdul Haris, dan Kasubag Pengadaan Tanah Surbini.

Baca Juga

[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”87″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hary Supriyanto, beranggotakan Gede Putra Astawa, dan Faqihna Fiddin. Dalam sidang itu, majelis hakim membacakan semua fakta dan bukti yang telah dihadirkan sebelumnya. Akhirnya, majelis hakim menolak gugatan para penggugat.

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok terkait besaran ganti rugi yang pas untuk lahan mereka. Sementara Pemda Sumbawa melakukan pembayaran ganti rugi sesuai dengan penilaian tim appraisal.

”Permohonan pemohon (penggugat, red) dinyatakan ditolak. Dengan ini membebankan biaya perkara terhadap pemohon sebesar Rp 507 ribu,” ujar Ketua Majelis Hakim Hary Supriyanto dalam amar putusannya.

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum penggugat Umaiyah mengatakan, pihaknya akan langsung mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Sebab, pihaknya hanya tidak merincikan ganti ruginya saja.

”Jadi kita sempurnakan nanti di kasasi. Hanya rincian saja. Jadi kita upayakan di kasasi,” kata Umaiyah.

Menurutnya, pihak pemda tidak melakukan musyawarah dalam proses ganti rugi ini. Hal itu tentu saja melanggar aturan. Karenanya, pihaknya akan segera mengajukan kasasi.

Secara terpisah, Ketua Tim Kuasa Hukum Pemda Sumbawa Burhan menyatakan, pihaknya juga akan membuat kontra memori kasasi. Dijelaskan, kasasi ini merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dalam tenggang waktu 30 hari setelah didaftarkan, maka berkasnya akan diperiksa oleh Mahkamah Agung.

”Bagi kami itu sah-sah saja mereka melakukan upaya hukum,” kata Burhan.

Dengan adanya putusan majelis hakim, berarti tidak ada yang salah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Sumbawa. Pihaknya sudah melaksanakan tugas dengan baik terkait proses pembayaran ganti rugi dalam proyek perluasan landasan pacu bandara itu.

Diketahui, gugatan ini dilayangkan lantaran 15 orang tersebut tidak setuju dengan besaran ganti rugi yang diajukan Pemda Sumbawa. Dalam hal ini, para penggugat itu meminta agar nilai ganti ruginya sebesar Rp 1,4 juta per meter persegi. Sementara hasil perhitungan tim appraisal, harga tanah itu berkisar Rp 300 ribu sampai Rp 370 ribu per meter persegi. (run/r4)

 

Related posts

Jangan Susun Program Mubazir

Iklan Lombok Post

Hotel Santosa Segera Disegel

Redaksi Lombok post

Banyak Sih, Tapi Bikin Cemburu

Iklan Lombok Post