Lombok Post
Tanjung

Tokoh masyarakat Desa Sesait : Pemecatan Kadus Cacat Hukum!

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto/Dok

TANJUNG-Tokoh masyarakat (toma) Desa Sesait angkat bicara soal pemecatan Kadus Pedaleman dan Kadus Lokok Aur. Mereka menilai pemecatan itu cacat hukum karena tanpa dasar yang jelas.

Hal inilah yang membuat warga melakukan aksi penyegelan dan menduduki kantor Desa Sesait, Selasa (13/6) lalu. Bahkan akibat aksi ini, puluhan warga diamankan ke Mapolres Lombok Utara.

Salah seorang toma Desa Sesait Hamdan menuturkan pemecatan dua kadus ini cacat hukum. Karena dua kadus ini diangkat jauh sebelum ada Undang-Undang Desa. Sehingga tidak bisa langsung diberhentikan oleh kades.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Menurutnya, jika mengacu pada aturan yang lama mekanisme pengangkatan kadus atau keliang harus melalui musyawarah masyarakat. Ini mengingat fungsi kadus selain sebagai kepala pemerintahan di dusun juga sebagai tokoh masyarakat yang mengatur sosial budaya masyarakat. a�?Jadi pemberhentian kadus tanpa ada musyawarah ini cacat hukum,a�? katanya.

Lebih lanjut, Hamdan mengatakan, berbeda halnya dengan perangkat kewilayahan yang diangkat menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Mereka diangkat melalui pansel dan pemberhentian dilakukan juga dengan prosedural. a�?Karena ini cacat hukum, kami akan bawa ini ke BPD atau MKD agar segera memanggil kades. Kalau ini dibiarkan kades akan sewenang-wenang memberhentikan kadus-kadus lain hanya berdasarkan suka dan tidak suka,a�? tandasnya.

Sementara itu, Kabid Penataan dan Pemerintahan Desa DP2KBPMD Edi Agus Wahyudi yang dikonfirmasi mengungkapkan, pemberhentian perangkat kewilayahan di desa memang bisa dilakukan kades. Namun harus berkonsultasi dulu dengan camat.

Terkait aturan yang berlaku, Edi mengatakan, memang pengangkatan dua kadus ini dulu menggunakan Undang-Undang 32. Sementara sekarang yang digunakan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Di mana perangkat kewilayahan bisa diberhentikan jika mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. a�?Nah diberhentikan ini pasti ada sebab. Tapi ini pasti dikonsultasikan dulu ke camat agar bisa mengeluarkan persetujuan,a�? pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto, mengungkapkan untuk kasus pemecatan dua kadus di Desa Sesait harus dilihat SK pengangkatannya dulu. Jika dalam SK tidak disebutkan periode menjabat maka kadus tidak bisa diberhentikan hingga usia 60 tahun sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. a�?Jadi SK pengangkatannya harus dilihat baik-baik dulu,a�? cetusnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost