Lombok Post
Headline Metropolis

70 Penerima Hibah dan Bansos Mataram Belum Sampaikan Laporan

saikhul
Kepala Bagian Kesra, Saikhul Islam

MATARAM-Evaluasi keuangan Pemerintah Kota Mataram oleh BPK banyak menyisakan pertanyaan. Terutama kejelasan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) anggaran untuk hibbah dan bansos.

Persoalan ini seperti menohok bidang Kesra Setda Kota Mataram yang menjadi pelaksana anggaran. Berdasarkan olahan data yang dilakukan BPK dari data milik Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari bagian Kesra, ternyata sebanyak 70 penerima bansos dan hibah sampai tanggal 10 mei 2017 belum menyampaikan laporan penggunaan dana yang diterima pada tahun 2016.

a�?Kalau soal itu, begini saja tanyakan langsung pada BKD,a�? kelit Kepala Bagian Kesra Kota Mataram Saikhul Islam, saat dikonfirmasi.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Menurutnya Badan Keuangan Daerah (BKD) sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) lebih bisa mejelaskan persoalan ini. a�?Nanti saya dianggap melewati kewenangan saya,a�? cetusnya.

Ia berdalih sudah menyeleksi para penerima bansos dan hibah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendagri nomor 32 tahun 2011, nomor 39 tahun 2o12 dan 14 tahun 2016. Tiga aturan itu, selalu menjadi acuannya dalam menentukan siapa saja yang pantas menerima bansos dan hibbah.

a�?Soal 70 (penerima bansos dan hibbah yang belum serahkan LPJ) itu, saya ndak tahu,a�? ujarnya.

Saikhul Islam, enggan berkomentar lebih jauh. Ia lebih memilih melempar persoalan itu pada BKD. Walau secara eksplist BPK menyebut persoalan itu ada pada bagian yang dipimpinnya. a�?Supaya tidak miskomunikasi lebih baik langsung ke BKD,a�? pintanya lagi.

Ia hanya menegaskan jika pihaknya hanya sebatas mengusulkan. Jika disetujui maka pemberian bansos atau hibbah akan diproses. a�?Ya dari Kesra berdasarkan SOP saja,a�? tutupnya.

Sementara itu Kepala BKD Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengungkapkan, terkait hibbah dan bansos ia akui ada catatan. Tetapi sifatnya permintaan untuk penyesuaian tempat kegiatan, agar sesuai dengan kegiatan masing-masing SKPD.

a�?Misalnya kegiatan PKK, nanti tidak melalui kegiatan bansos atau hibbah lagi, tetapi masuk dalam kegaiatan SKPD bersangkutan yakni di Badan Pemberdayaan Perempuan,a�? terangnya.

Rekomendasi itu dikatakan Syakirin siap untuk dijalankan. Dengan penyaluran bansos dan hibah harus sesuai dengan SKPD teknis yang menangani. Jadi tidak lagi seluruhnya melalui anggaran yang dikeluarkan Kesra.

a�?Nanti akan kita alihkan langsung menjadi kegiatan SKPD,a�? jelasnya.

Namun, Syakirin tidak sempat menjelaskan tentang persoalan lain yakni adanya 70 penerima bansos dan hibbah yang disebut-sebut belum membuat LPJ. (zad/r3)

 

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost