Lombok Post
Headline Pendidikan

Pemprov NTB Diminta Tak Korbankan 3.200 Guru Honor

TINGKATKAN KOMPETENSI: Ribuan guru NTB merayakan HUT PGRI ke-71 dan HGN di Gor 17 Desember, (27/11) lalu.

MATARAM-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB A�diingatkan tidak gegabah. Data kebutuhan guru honorer yang mencapai 3.500 orang di SMA dan SMK negeri sehingga harus mengorbankan nasib 3.200 guru honorer lainnya dipertanyakan dan dinilai belum melalui kajian mendalam.

Kalaupun sudah ada kajian, Dikbud NTB diminta membuka hasil kajian itu, dan sama-sama dinilai pemangku kepentingan utama. Apakah memang sudah sangat layak atau justru sebaliknya.

a�?Jangan asal memberikan SK. Namun harus memetakan rasio guru,a�? kata Pengawas SMK Dikbud NTB Muhammad Jaelan, kemarin (4/5).

Dia menegaskan, Dikbud NTB harus ada referensi matang untuk memberikan SK kepada honorer. Dan referensi matang itu yang saat ini menjadi pertanyaan.

Dikatakan, rasio guru bukan hanya ditentukan dari jumlah rombongan belajar (rombel). Melainkan berdasarkan jumlah mata pelajaran dan bidang studi.

Dia mengingatkan, agar Dikbud NTB memberikan SK kepada honorer secara obyektif. Rasional sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas. a�?Jangan sampai ada yang dikorbankan,a�? tukasnya.

Ia menegaskan, semua aspek harus dipertimbangkan untuk memberikan SK kepada honorer. Sebab, ini akan memengaruhi keberlangsungan proses belajar mengajar yang sangat penting dan strategis. a�?Harus dipertimbangkan,a�? singkatnya.

Jika honorer tidak lulus danA� terpental maka sah-sah saja. Kata dia, dari segi kompetensi mereka diragukan.

Namun, lagi-lagi tes ini harus obyektif. Pemberlakuan instrumen terbuka. Siapa pun dia harus sama. Entah itu keponakan orang tertentu. Selain itu, pemberlakuan instrumen tranparan. Hasil tes harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan orang banyak. a�?Jangan disembunyikan, jadi orang bisa menilai dia (honorer) layak. Tak boleh ditutup-tutupi,a�? urainya.

Jaelan meminta dewan pendidikan, praktisi pendidikan, akademisi, dan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan mengawal kebijakan Dikbud NTB. Jika ada kejanggalan harus diungkap biar semua orang tahu. a�?Jangan ditutup-tutupi,a�? cetusnya.

Ditambahkan, bagi honorer yang ikut tes tidak boleh lengah. Persiapkan diri untuk bersaing. Sehingga bisa dikatakan layak mendapat SK dari gubernur. Terkait honorer yang terpental tidak bisa mengajar di SMA/SMK. Ia mengatakan, pemprov mestinya cari jalan keluar. Tidak hanya mengandalkan dana dari APBD, melainkan bisa mencari pembiayaan dari sumber lain untuk menggaji mereka yang tidak lulus agar tetap mengajar.

Jika honorer yang terpental tidak diperbolehkan lagi mengajar di SMA/SMK. Ini artinya, secara tidak langsung mereka akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Mereka secara halus diminta mengajar di SMP atau pun SD yang menjadi tanggungan dari kabupaten/kota. (jay/r8)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost