Lombok Post
Headline Praya

Galian C Marak di Batukliang, Pemprov NTB Diminta Turun Tangan

Galian Pasir

PRAYA-Dinas Lingkungan Hidup (LH) Lombok Tengah (Loteng), dalam waktu dekat ini akan menurunkan tim, guna mengecek izin dan dampak lingkungan di Dusun Selojan Desa Karang Sideman, Batukliang Utara (BKU). Di tempat itu, terdapat dua titik galian pasir dan tanah uruk yang dipersoalankan warga.

a�?Kami sudah menerima laporan secara lisan. Tinggal disikapi saja,a�? kata Kabid Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng Lalu Widiarta pada Lombok Post, kemarin (6/7).

Keluhan warga, kata Widiarta sebagai dasar hukum, LH dan dinas terkait lainnya akan mengambil langkah tegas. Sehingga, jika tidak mengantongi izin, maka mau tidak mau harus ditertibkan, karena secara langsung merugikan masyarakat dan pemerintah. Dari sisi lingkungan, dikhawatirkan berdampak pada bencana longsor.

Kemudian, lanjut Widiarta dari sisi pendapatan daerah, pemerintah mendapatkan apa-apa. Yang ada, pemerintah justru rugi. Infrastruktur jalan rusak, belum lagi fasilitas, sarana dan prasarana pendukung lainnya. a�?Beberapa hari lalu, kami juga sudah turun ke Dusun Tanak Bengan Desa Tanak Beak,a�? bebernya.

Hasilnya, terang Widiarta seluruh galian pasir maupun tanah uruk di tempat itu, tidak mengantongi izin. Kecuali, izin penelitian saja. Namun, perusahaan dan sekelompok warga justru melakukan penambangan. a�?Itu sudah melanggar hukum,a�? tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Khususnya, menyangkut urusan penertiban. Karena, kewenangan dan tanggung jawabnya sudah dipegang provinsi. Hanya saja, warga seringkali mengadukan masalah tersebut ke kabupaten. Pemkab pun, hanya bisa menampung aspirasi. a�?Itu saja,a�? kata Kepala Dinas LH Kepala Dinas LH Lalu Rahadian, terpisah.

Ia ingin, provinsi dan Pemkab ada kesepahaman pandangan, langkah dan kebijakan, dalam menyikapi berbagai keluhan masyarakat tersebut. Jangan sampai masalah yang ada berlarut-larut, hingga menjadi gejolak sosial ditengah masyarakat. a�?Prinsipnya, kalau tidak ada izin, kita berharap provinsi bersikap,a�? tegasnya.

Ia menambahkan, begitu tim turun, maka LH langsung berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu (PMP2T), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Harapannya, ketiga dinas tersebut sama-sama mengeluarkan satu rekomendasi, guna ditindaklanjuti provinsi. a�?Tambah bagus lagi, provinsi ikut,a�? kata Rahadian.

Sementara itu, Kabid Perizinan Dinas PMP2T Loteng Aryzona F Sidik menjelaskan, urusan perizinan seluruh aktivitas usaha di Gumi Tatas Tuhu Trasna, pasti datangnya ke kantor Dinas PMP2T. Salah satunya, pertambangan. a�?Sejauh ini, kami tidak pernah mengeluarkan izin apa-apa soal tambang,a�? bebernya.

Kebijakan itu dilaksanakan, terang Aryzona karena wilayah Loteng A�tidak diperbolehkan ada tambang. Khususnya, emas atau logam mulia lainnya. Sementara, untuk galian pasir dan tanah uruk, hanya diberikan di tempat-tempat khusus. Di wilayah utara meliputi, BKU, Batukliang, Kopang dan Pringgarata tidak berikan izin.

Alasannya, tambah Aryzona karena secara geografis, wilayah utara rawan longsor. Sudah beberapa kali, warga diungsikan gara-gara bencana alam. a�?Sehingga, tidak ada alasan lagi, kita biarkan siapa pun menambang,a�? tegasnya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Tiga Kios Warga Hangus Terbakar

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Loteng Susun Regulasi Pendidikan Inklusi

Redaksi LombokPost