Lombok Post
Bima - Dompu Headline

Minta Motor, Sekdes Ngamuk di Kantor Bupati

SUASANA:Sejumlah Aparat Desa di Kabupaten Bima usai melakukan pertemuan dengan Kabag Umum Setda Kabupaten Bima. Sadam/Radar Tambora

BIMA-Puluhan Sekretaris Desa (Sekdes) ingin menyegel ruangan Kabag Umum Setda Kabupaten Bima, kemarin (10/7). Aksi aparat desa itu lantaran kesal belum jelasnya kendaraan dinas buat para sekdes baru.

Sebelum beraksi, para sekdes sedang mengikuti pelatihan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bima itu dimanfaatkan para sekdes.

A�”Mumpung para sekdes baru hadir semua. Momen pelatihan PPID langsung kita manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi kita,” ungkap Sekdes Desa Sangga, Kecamatan Lambu Arifin.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”579″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Kata dia, aspirasi soal kendaraan dinas tersebut disampaikan pada Asisten III Setda Kabupaten Bima. Kebetulan saat itu, Asisten III yang membuka resmi kegaiatan PPID menggantikan Bupati Bima.

A�”Sebelum dimulai acara PPID kita sudah minta waktu agar masalah kita diterima baik. Tapi, setelah selesai kegiatan malah tidak direspons. Inilah yang membuat kita kecewa,” terangnya.

A�Diakuinya, permintaan kendaraan dinas sudah disampaikan pada Pemerintah Kabupaten Bima. Baik melalui Bagian Umum maupun bupati. Namun, keinginan para sekdes itu belum terjawab.

A�”Kita hanya minta kepastian. Jika pengadaan kendaraan dinas sekdes tidak bisa menggunakan APBDes. Maka kita minta melalui APBD,” katanya.

A�Arifin mengaku, keinginan para sekdes tersebut ingin disampaikan secara bersama di ruangan Bagian Umum Setda. Hanya saja, sesampai di tempat tersebut Kabag Umum sedang tidak ada di tempat.

A�”Jadi inilah yang membuat sebagian sekdes kecewa. Bahkan ada yang ingin menyegel kantor,”ujarnya.

Sementara itu, Kabag Umum Setda Kabupaten Bima Amrin Farid menanggapi aksi sejumlah aparat desa tersebut. Dia mengaku, kejadian tersebut bermula dari miskomunikasi.

A�”Tidak ada masalah ini semua miskomunikasi,” katanya.

Diakuinya, pengadaan kendaraan dinas untuk sekdes belum ada regulasi. Kecuali untuk para kepala desa yang baru dilantik.

A�”Untuk sekdes tidak ada aturannya. Tapi aspirasi ini akan kita sampaikan dulu pada bupati,” pungkasnya. (dam/r4)

 

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost