Lombok Post
Headline Metropolis

Enaknya Jadi Wakil Rakyat! Gaji Terus Naik, Kinerja Bisa Ditawar

IRONI: Sejumlah anggota Dewan terlihat tidak hadir dalam Rapat Paripurna yang digelar beberapa waktu lalu. Lalu Mohammad/Lombok Post

MATARAM-Rencana kenaikan Gaji anggota Dewan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota DPRD, menghentak banyak perhatian publik. Banyak komentar soal rencana ini. Salah satunya apakah kenaikan itu sudah sesuai dengan kinerja dewan selama ini?

Sebelum menjawab itu, Lombok Post mencoba melakukan penelusuran mendalam, menguak berapa gaji para anggota dewan terhormat yang menduduki kursi parlemen saat ini?

Tetapi mendapatkan data itu ternyata tidak mudah. Sejumlah instansi yang diprediksi mengetahui besarnya anggaran itu, menolak memberi angka detailnya.

BACA JUGA :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”218″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

a�?(Tidak bisa) Kami harus berkonsultasi dulu, apakah data seperti itu masuk dalam keterbukaan informasi publik,a�? kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi.

Ogah menyerah, Lombok Post mencoba mengorek informasi ke Sekretariat Dewan. Sayang, jawaban serupa juga didapat. Informasi soal gaji anggota dewan terkunci rapat. Namun dari bantuan sumber Lombok Post, informasi ini akhirnya berhasil diungkap.

Jika data yang diperoleh dibandingkan dengan keterangan Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, pada kesempatan wawancara Senin (10/7) lalu, sebenarnya tidak jauh berbeda. Dengan catatan tidak menyertakan tunjangan komunikasi Dewan sebesar Rp 6,3 juta.

a�?Sekitar Rp 15 juta,a�? kata Didi kala itu.

Di data yang diperoleh Lombok Post, selain item yang disebutkan pada grafis, masih ada pendapatan yang menjadi tanggungan negara bagi anggota parlemen. Diantaranya, seperti tunjangan pajak penghasilan yang dibebankan pada negara mencapai Rp 2,9 miliar di Kota Mataram untuk seluruh legislator dalam satu tahun.

Bahkan, iuran BPJS pun menjadi tanggungan negara, dengan beban anggaran mencapai 72 juta dalam satu tahun. Legislator yang masuk dalam Badan Musyawarah, kembali dapat tunjangan. Nilainya pun cukup fantastis. Jika diakumulasikan tunjangan ketua, wakil ketua dan anggota, bisa mencapai Rp 26 juta dalam satu tahun.

Belum lagi, jika ia menduduki jabatan sebagai ketua komisi. Tentu saja dapat duit tambahan. Jika diakumulasikan dari ketua sampai anggota, maka pengeluaran daerah mencapai 55,8 juta dalam satu tahun.

Kemudian, tunjangan panitia anggaran Rp 27,5 juta, tunjangan badan kehormatan Rp 8,5 juta, tunjangan badan legislasi Rp 14,4 juta dan tunjangan pansus Rp 41,5 juta. Angka-angka ini dikalkulasikan dengan pendapatan ketua sampai anggota dalam satu tahun.

Tetapi kini angka yang sangat fantastis ini rencananya akan ditambah lagi dengan kenaikan gaji anggota dewan. a�?Ini kan amanah dari PP, yang kami harus tuntaskan Raperda (sebagai payung hukum penganggaran), dalam waktu tiga bulan,a�? kata Didi.

Besarnya kenaikan gaji dewan, dikatakan Didi belum diketahui secara pasti. Saat ini, rancangan umum saja yang tengah disiapkan melalui Raperda. Nantinya, jika mengacu pada PP 18 tahun 2017 itu, ada beberapa varian yang akan menjadi tolok ukur besaran kenaikan gaji anggota dewan.

a�?Salah satunya yakni dengan penentuan cluster keuangan daerah kita seperti apa, apa tinggi sedang, atau rendah,a�? jelasnya.

Jika mengacu pada standar kenaikan gaji PNS, maka angkanya diperkirakan sekitar tiga persen. Tetapi semua tetap akan dikembalikan juga dengan keadaan fiskal daerah. a�?Jadi kita saat ini masih pada rancangan raperdanya, belum soal angka,a�? jelasnya.

Kenaikan, juga dikatakan Didi, akan sangat dipengaruhi asas kepatutan dan kewajaran. Sehingga tidak sampai menimbulkan protes banyak pihak. a�?Nanti juga ada semacam appraisal yang tentukan itu,a�? jelasnya.

Ditanya soal urgensi kenaikan gaji anggota dewan saat ini, Didi hanya menegaskan jika pihaknya taat asas hukum. Karena PP yang mengamanahkan demikian, maka pihaknya sebagai legislator harus memproses, sebagai tindak lanjut dari penerapannya di daerah.

a�?Ya tentu kita harapkan juga, ada kontribusi pada peningkatan kinerja anggota dewan,a�? ucapnya.

Dewan selama ini jadi sorotan. Salah satunya karena jarang hadir pada saat rapat membahas berbagai kepentingan masyarakat. Namun dikatakan Didi, sebenarnya tidak hanya karena kenaikan gaji, dewan harus menunjukan kinerja positif. Tetapi sudah menjadi tugas yang melekat sebagai wakil rakyat.

a�?Kita harus bekerja maksimal, melaksanakan tugas-tugas dewan,a�? tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD Kota Mataram tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, I Ketut Sugiarta mengatakan, rencana penyusunan Raperda hak inisiatif ini, murni sebagai tindak lanjut dari PP 18 tahun 2017 itu. a�?Jadi ini merupakan tindak lanjut dari PP itu,a�? kata Sugiarta.

Karena salah satu tugas dari parlemen adalah menjalankan fungsi legislasi, maka PP yang merupakan amanat dari Pemerintah Pusat tentu harus ditindak lanjuti dengan pembentukan Perda sebagai payung hukum PP itu bisa dilaksanakan daerah. a�?Ini sebagai bentuk kepatuhan pada aturan pemerintah pusat,a�? tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost