Lombok Post
Tanjung

Puluhan SD di Lombok Utara Belum Punya Sertifikat

BERBADAN HUKUM: Salah seorang warga sedang melihat plang aset Pemkab Lombok Utara di Dusun Tanak Song, Desa Tanjung yang sudah memiliki sertifikat, kemarin (12/7). ZAINUDDIN/LOMBOK POST

TANJUNG-Sebagai kabupaten baru, masalah aset masih menjadi fokus utama Pemkab Lombok Utara. Sejak resmi mekar dari Kabupaten Lombok Barat 2008 silam, permasalahan aset masih saja ditemukan hingga saat ini. Bahkan tidak sedikit, aset pemda yang sudah diklaim oleh masyarakat.

Meski proses sertifikasi terus dilakukan setiap tahun, rupanya masih banyak aset pemkab belum tercover memiliki badan hukum.

Seperti puluhan Sekolah Dasar (SD) di tiga kecamatan di Lombok Utara diketahui belum memiliki sertifikat. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Aset BPKAD Lombok Utara Nurasmaul Gunadi.

a�?Untuk SD kita baru tuntaskan dua kecamatan, Tanjung dan Pemenang,a�? akunya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (12/7)

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Ia mengatakan kemampuan pemda setiap tahun melakukan sertifikasi sekitar 60 sampai 70 aset. Akibat keterbatasan anggaran, tahun ini diprioritaskan sertifikasi aset SD di tiga kecamatan yakni Gangga, Kayangan, dan Bayan.

a�?Kita prioritaskan yang sudah ada bangunan,a�? katanya.

Jumlah satuan pendidikan jenjang SD di Lombok Utara berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 143 sekolah. Rinciannya, Tanjung 33 SD, Gangga 28 SD, Bayan 33 SD, Pemenang 22 SD, dan Kayangan 27 SD. Anggaran yang disiapkan pemda untuk sertifikasi aset tahun ini sebesar Rp 125 juta.

Dikatakan Nurasmaul, guna mempercepat sertifikasi aset, pihaknya akan menganggarkan di APBD Perubahan 2017.

a�?Masalah aset ini memang harus segera,a�? ungkapnya.

Ia membantah jika BPN selaku leading sektor sertifikasi aset memberikan hak istimewa untuk menuntaskan masalah aset kepada pemkab. Sertifkasi aset pemkab tetap melalui standar operasional prosedur (SOP) yang ditentukan oleh BPN. (zen/r7)

Berita Lainnya

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost

Sekjen FPM dan BSMI Kunjungi Korban Gempa Lombok

Redaksi LombokPost

PAD Diperkirakan Sudah Tembus Rp 3 Miliar

Redaksi LombokPost

Dikpora Pertanyakan Juklak dan Juknis

Redaksi LombokPost

Warga Sekitar Tambang Khawatirkan Longsor

Redaksi LombokPost

Disbudpar dan Warga Gili Meno Gelar Mandi Safar

Redaksi LombokPost