Lombok Post
Headline Pendidikan

Anak Tak Bisa Masuk SMA Negeri, Wali Murid Gelar Protes di kantor Dikbud NTB

PROTES: Kabid GTK Dikbud NTB H Aidy Furqan (pakai peci) memberikan penjelasan terkait protes dilayangkan sejumlah wali murid di Kantor Dikbud NTB, kemarin (13/7). Ivan/Lombok Post

MATARAM-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB belum punya solusi, menyusul ribuan lulusan SMP di Kota Mataram tak bisa ditampung sekolah negeri. Langkah Dikbud NTB yang cuma bisa menyarankan wali murid menyekolahkan anaknya di SMA swasta ditolak mentah-mentah. Bahkan, langkah Dikbud NTB itu justru semakin bikin wali murid berang.

Kemarin (13/7), sejumlah orang tua siswa yang anaknya tak bisa masuk di SMA negeri menggelar protes di kantor Dikbud NTB. Mereka bahkan mengancam akan mendatangkan masa yang lebih besar lagi untuk memprotes proses penerimaan siswa jalur umum yang menurut mereka karut marut.

a�?Ini siswa yang diterima sebagian sebagian besar anak dari luar zonasi melalui jalur prestasi,a�? kesal Hamka, salah seorang wali murid.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”7″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”164″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Protes sempat memanas, bahkan ketika para wali murid ini baru tiba di Dikbud NTB. Hal ini terjadi setelah pegawai di Dikbud NTB menyarankan para orang tua ini untuk mendaftar anak mereka di sekolah swasta. Kontan saran tersebut membuat para orang tua justru kian naik pitam.

a�?Ada berapa sih sekolah swasta di Mataram. Kalau semua yang nggak diterima ini disuruh masuk ke swasta semua, tidak akan tertampung,a�? tandas Hamka dengan nada tinggi menanggapi saran tersebut.

Biang keroknya kata dia bukan itu. Yang jadi masalah, justru karena sistem zonasi yang diterapkan Dikbud NTB yang mengacu pada Peraturan Gubernur NTB dinilai tak menjadi acuan. Belum lagi jumlah murid yang boleh diterima setiap SMA negeri dibatasi. Hal itu semakin mempersulit siswa lulusan SMP mencari sekolah lanjutan.

a�?Rumah saya di lingkungan Karang Baru Kecamatan Selaparang. Tapi di SMAN 5 Mataram, anak saya tidak diterima. Harusnya wilayah kita diutamakan dong,a�? tegas Hamka menuntut.

Selain itu, ia menilai pihak sekolah tidak transparan dalam melakukan penerimaan siswa baru. Sehingga timbul kecurigaan bahwa beberapa sekolah menerima siswa dengan nilai tinggi, meskipun dari zona yang sebenarnya. Apalagi dengan terbatasnya daya tampung di sekolah membuat banyak sekolah membatasi kuota jumlah muridnya.

Di tempat yang sama, wali murid lainnya mengaku kalau di SMAN 4 Mataram juga kondisinya sama persis. Ia menyebutkan, SMA 4 Mataram yang berada di Pagutan, justru banyak menolak siswa yang bermukim di wilayah Pagutan sendiri.

Diungkapkan, dari Karang Genteng tercatat 30 lebih pendaftar. Yang diterima hanya dua orang. Tidak hanya itu, kata dia, sebanyak 16 dari 20 siswaA� Lingkungan Pesongoran yang mendaftar juga ditolak. a�?Itu karena banyak anak yang ditolak di SMA favorit, lari ke SMA yang tidak favorit. Jadi larinya ke zona lain dan menggusur mereka yang bernilai rendah,a�? jelasnya.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dikbud NTB H Aidy Furqan yang menerima para orang tua di Dikbud NTB mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan NTB H Muhammad Suruji tengah berada di DPRD NTB untuk mendiskusikan permasalahan ini. Saat ini kata dia, Kepala Dinas tengah menunggu keputusan gubernur untuk mencari solusi. a�?Kalau ada keputusan dari gubernur baru ditindaklanjuti,a�? ucapnya.

Ia meminta warga bersabar. Paling tidak besok pagi (hari ini, Red) akan dilakukan rapat dengan perwakilan murid terkait keputusan yang akan diambil. Mendengar hal tersebut maka para wali murid diminta untuk menulis namanya. Sebab, mereka nanti akan diminta untuk datang kembali melakukan rapat terkait masalah ini.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dikbud NTB Abdurrosyidin menambahkan, warga menganggap menyekolahkan anak di sekolah negeri adalah sebuah prestise. Padahal, saat ini banyak sekolah negeri yang menerapkan double shift. Sehingga tiap jam pelajaran berkurang 15 menit. a�?Ini kan sangat merugikan siswa,a�? jelasnya.

Dijelaskan, kebijakan Dikbud NTB saat ini adalah melakukan peningkatan mutu dan pemerataan jumlah siswa. Sehingga jangan sampai ada sekolah yang jumlah siswanya banyak melebihi daya tampung, dan akhirnya membuat jam belajar dipangkas. a�?Ini tidak disadari wali murid,a�? ucapnya.

Dikatakan, sudah waktunya pendidikan kini ada perubahan guna meningkatkan mutu. Jika sekolah dibiarkan menerima siswa sebanyak-banyaknya kapan mutu akan meningkat. Ia menyebutkan, jika SMAN 2 Mataram, SMAN 7 Mataram, SMAN 5 Mataram, bahkan SMAN 1 Mataram dibiarkan saja menerima siswa sebanyak-banyaknya, maka nantinya akan ada kelas pagi dan sore. a�?Ini yang tidak diinginkan. Kapan kita ubah, kalau tidak sekarang,a�? ucapnya.

Ia juga tidak ingin ada namanya sekolah favorit. Ia ingin semua sekolah di NTB levelnya sama. Jangan sampai SMAN 1 Mataram menjadi sekolah favorit, sementara yang lain tidak. Kita mau semua sekolah SMA di NTB sejajar. a�?Semuanya harus merata di sekolah, terutama mutu,a�? tukasnya.

PPDB tahun ini lanjut mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini bagus. Lihat saja jalur prasejahtera yang dibuka beberapa waktu lalu kuotanya cukup besar untuk mengakomodir anak kurang mampu. a�?Anak tidak mampu ini harus bersekolah. Ini lo hajatan pemerintah provinsi,a�? tutupnya. (jay/van/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost