Lombok Post
Kriminal

BKN Lawan Putusan PTUN Mataram

SIDANG: PTUN Mataram menggelar sidang putusan untuk gugatan yang dilayangkan CPNS K2 Dompu, Kamis (6/7). Dalam sidang marathon ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan terkait pencabutan SK yang dikeluarkan Bupati Dompu Bambang M Yasin IST/Lombok Post

MATARAM-Gugatan pencabutan SK CPNS K2 Dompu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram berlanjut. Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya memutuskan banding atas A�putusan PTUN yang memenangkan 134 orang CPNS tersebut.

Surat pernyataan banding tersebut, dilayangkan BKN RI dan BKN Regional X Denpasar, selaku tergugat dua dan tiga. Namun, banding yang langung diserahkan jajaran BKN ke PTUN Mataram, bukan ditujukan terhadap seluruh perkara gugatan CPNS K2 Dompu.

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Salah seorang staf di bagian perkara PTUN Mataram Agus mengatakan, pihaknya menerima pendaftaran banding pada Selasa (18/7). Mengenai alasannya sendiri, BKN belum melampirkannya dalam permohonan banding tersebut.

a�?Alasannnya belum, baru sebatas menyatakan banding,a�? kata Agus, kemarin (26/7).

Banding tersebut, lanjut Agus, ditujukan untuk perkara dengan putusan Nomor 132/G/2017/PTUN.MTR tertanggal 6 Juli. a�?Hanya satu perkara itu yang banding, perkara lain yang K2 tidak ada banding,a�? ujarnya.

Lebih lanjut, sidang banding tidak akan dilakukan di PTUN Mataram. Nantinya, pihak tergugat dan penggugat akan kembali berperkara di PT TUN Surabaya.

Perkara dengan putusan Nomor 132/G/2017/PTUN.MTR berisikan 8 penggugat. Antara lain, Abubakar; Rubianti; Sukardi; Sumiadin; Kurniawati Rahman; Yuyun Armi Susanti; Nurfinah; dan Hayatun Toibah. Mereka merupakan bagian dari 134 orang CPNS yang SK pengangkatannya dibatalkan Bupati Dompu pada 5 Oktober 2016 silam.

Mereka menjadi gerbong terakhir dalam rombongan CPNS K2 Dompu yang menjalani sidang putusan, atas gugatannya kepada Bupati Dompu Bambang M Yasin. Selain Bupati, tergugat lainnya adalah BKN RI dan BKN Regional X Denpasar.

Tim penasihat hukum delapan A�penggugat tersebut, Yan Mangandar sangat menyayangkan keputusan banding dari BKN. Dia menilai pertimbangan hukum dalam putusan PTUN Mataram telah cukup bagus. Sebab putusan PTUN tersebut menyatakan jika pengangkatan CPNS K2 Dompu telah sah.

a�?Kita sangat sayangkan ada banding dari BKN,a�? kata dia, kemarin.

Terlepas dari itu, pihaknya siap menghadapi banding dari BKN. Tim juga telah melakukan koordinasi atas memori banding yang akan disampaikan dalam sidang di PT TUN Surabaya.

a�?Kami optimis bisa menang lagi,a�? tandas Yan.(dit/r2)

Berita Lainnya

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Berkas TPPO Riyadh Kembali Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Penyidik Dalami Mekanisme Pembelian Buku

Redaksi LombokPost

Perantara Judi Togel Hongkong Ditangkap di Gegutu

Redaksi LombokPost

MA Batalkan Pembebasan Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Pelaku Curat Tertangkap, Satu Masih Buron

Redaksi Lombok Post