Lombok Post
Tanjung

Pimpinan Dewan Diminta Kembalikan Usulan Bupati Lombok Utara

Anggota DPRD Lombok Utara Ardianto.Dok

TANJUNG-Penentuan siapa yang akan menduduki posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) sepertinya masih membutuhkan waktu lebih lama lagi. Karena dari usulan Bupati Lombok Utara ke pimpinan DPRD beberapa waktu lalu, hanya mencantumkan satu nama calon sekwan saja.

Ketua Fraksi Merah Putih Nasrudin mengungkapkan, pengembalian usulan ini dilakukan karena mekanisme yang digunakan pemkab tidak sesuai aturan.

a�?Tadi dalam Ragapim (rapat gabungan pimpinan, Red) disampaikan usulan nama calon sekwan yang lolos seleksi. Tetapi hanya satu nama, seharusnya tiga nama yang diusulkan baru ditentukan satu nama,a�? tandasnya, kemarin (25/7).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”94″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Narsudin mengungkapkan, satu nama yang direkomendasikan tersebut adalah Ahmad Sujanadi. Sehingga dia mendesak agar pimpinan DPRD langsung mengembalikan usulan dari bupati tersebut agar segera diperbaiki. Karena posisi sekwan tidak bisa didiamkan terlalu lama kosong.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto menjelaskan, bupati mengirim tiga lembar kertas kepada pimpinan dewan. Salah satunya mencantumkan tiga nama. Namun tiga nama itu adalah peserta tes beserta nilainya. Bukan tiga nama calon yang lolos tes dan seharusnya diajukan ke pimpinan DPRD. Sedangkan satu kertas lagi berisi usulan calon sekwan yang hanya berisi satu orang.

Menurut Ardianto, usulan nama calon sekwan yang disampaikan bupati ini tidak sesuai undang-undang. Karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 205 ayat 2 disebutkan bupati mengusulkan tiga nama calon sekwan kepada pimpinan DPRD. Akan tetapi yang diajukan ini hanya satu nama.

a�?Setelah menerima tiga nama calon sekwan barulah pimpinan DPRD berkonsultasi dengan pimpinan fraksi menentukan siapa sekwan yang direkomendasikan,a�? katanya.

Selain itu, dari daftar nama peserta tes yang ikut dilampirkan tersebut, seharusnya ada empat nama yang ikut seleksi. Karena seperti diketahui yang ikut dalam seleksi memperebutkan posisi sekwan ada empat orang.

a�?Kenapa nama satu orang lagi tidak dicantumkan. Sedangkan tiga orang lainnya yang ikut dicantumkan beserta nilai-nilainya juga,a�? paparnya.

Ardianto menambahkan, jika memang tiga nama peserta itu yang dianggap sebagai nama calon sekwan yang diajukan seharusnya nama Kawit Sasmito tidak dicantumkan. Karena yang bersangkutan sudah dilantik bupati menjadi Kepala Diskominfo Lombok Utara.

Dari data yang dihimpun koran ini, untuk posisi sekwan dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) beberapa waktu lalu diikuti empat orang. Yakni Ahmad Sujanadi, Kawit Sasmito, Alfrida Fitri, dan Intiha. Namun dalam daftar yang diusulkan ke dewan hanya nama Intiha yang tidak tercantum.

Sementara itu, dikonfirmasi via sambungan telepon Intiha membenarkan jika dirinya mengikuti seleksi JPTP di dua posisi yakni Sekwan dan Diskominfo. Dirinya mengikuti tes di BKD Provinsi NTB yang diuji Prof Dr Galang Asmara, Sekda Lombok Utara Suardi, Inspektur Lombok Utara Zaenal Idrus, Prof Sarjan dan lainnya.

a�?Saya ikut sama tiga peserta lainnya. Saya juga memaparkan makalah saya di depan penguji,a�? katanya.

Menurut mantan Kadis Sosial Lombok Utara ini, dirinya memang tidak mengetahui siapa yang meraih skor tertinggi dalam tes seleksi tersebut. Tetapi jika melihat track record, dirinya sudah memenuhi syarat karena sudah empat kali menjadi pejabat eselon II.

a�?Ini kan juga masuk skor. Ini tidak bisa dikejar sama peserta lainnya,a�? katanya.

Ditambahkan Intiha, dari daftar urut kepangkatan dirinya juga yang tertinggi dari calon lainnya. Begitu juga dari DUK (Daftar Urut Kepegawaian) juga paling lama karena diangkat sejak 1982. Dia sudah mengabdi cukup lama bahkan sejak bupati pertama Lombok Utara memimpin.

Lebih lanjut, melihat kejanggalan-kejanggalan ini, Intiha berharap DPRD bisa mencari kebenaran dengan cara memanggil dan meminta keterangan langsung dari Tim Pansel.

a�?DPRD punya hak memanggil Tim Pansel. Harapan saya agar DPRD memanggil Tim Pansel seluruhnya,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost