Lombok Post
Headline Kriminal

Berkas Bupati Dompu Rampung

JALANI PEMERIKSAAN: Bupati Dompu Bambang M Yasin (kiri) saat mendatangi Polda NTB guna menjalani pemeriksaan di ruang Subdit III Ditreskrimsus, terkait dugaan penyimpangan penerimaan CPNS K2 Dompu, Rabu (24/5). DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM-Penyidik Tipikor Polda NTB akhirnya merampungkan petunjuk jaksa peneliti, dalam kasus dugaan korupsi CPNS K2 Dompu. Berkas perkara dengan tersangka Bupati Bambang M Yasin ini, pun telah dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, pengembalian berkas perkara dilakukan setelah melengkapi petunjuk dari jaksa.

“Sudah lengkap, jadi berkas perkaranya kita limpahkan kembali ke jaksa,” kata Tri Budi, kemarin (27/7).

Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”128″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Tri Budi menjelaskan, pemenuhan petunjuk jaksa itu, terkait dengan keterangan tambahan saksi dan tersangka. Terakhir, penyidik melakukan pemeriksaan dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X di Denpasar, Bali.

Sebelum permintaan keterangan tambahan dari BKN, penyidik lebih dulu memeriksa tersangka Bambang M Yasin. Bupati Dompu ini diperiksa pada Selasa (18/7) lalu. Saat itu, Bupati datang dengan didampingi penasihat hukumnya, Djufri Taufik.

Selain kedua pihak tersebut, polisi juga meminta keterangan dari 134 CPNS K2 Dompu yang diduga bermasalah saat proses pengangkatannya. “Sekarang tinggal menunggu hasil dari jaksa peneliti saja,” ujar Tri Budi.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati NTB Dedi Irawan membenarkan adanya pengembalian berkas dari Polda NTB. “Benar sudah kita terima, untuk kasus CPNS K2 Dompu,” kata dia, kemarin.

Dedi mengatakan, langkah selanjutnya dari jaksa ada mempelajari berkas dari penyidik. Nantinya, jika tidak ditemukan kekurangan, maka jaksa akan menyatakan berkas telah lengkap.

“Jaksa ada waktu 14 hari. Kalau masih belum lengkap, ya kita kembalikan lagi disertai dengan petunjuk,” ujar Dedi.

Diketahui, dalam perkara ini Bupati Dompu diduga telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bambang dituding telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati dalam proses pengangkatan 134 CPNS K2 Dompu.(dit/r2)

Berita Lainnya

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost

Rekanan Kembalikan Kerugian Negara

Redaksi LombokPost

Saksi Beberkan Percakapan Muhir

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost